kabartuban.com – Polemik pengibaran bendera bajak laut dalam serial anime One Piece oleh warga Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, menyita perhatian publik dan menjadi bahan perbincangan hangat di jagat maya. Aksi tersebut bahkan sempat didatangi aparat keamanan.
Wakil Ketua 1 DPRD Tuban, Miyadi, turut menanggapi fenomena tersebut. Ia menilai bahwa kejadian ini bisa jadi merupakan bentuk pencarian perhatian di tengah kemudahan akses viralitas di era media sosial saat ini.
“Yang jelas, ini kan satu, yang pertama, ya orang kepingin cari perhatian. Karena persoalan sekecil apapun sekarang gampang diviralkan untuk mengenalkan seseorang atau siapa yang berperan di situ,” ungkapnya saat ditemui awak media, Minggu (4/8/2025).
Miyadi menambahkan, jika pengibaran bendera tersebut terbukti melanggar aturan, aparat penegak hukum harus turun tangan dan memberikan pembinaan maupun tindakan tegas.
“Kalau memang itu dianggap pelanggaran, ya harus ditindaklanjuti oleh pelaksana tugas di lapangan dan diberi tahu. Pertanyaannya sekarang, apakah itu dilakukan sengaja atau tidak. Jika ada unsur kesengajaan dan bendera One Piece itu diposisikan di atas atau sejajar dengan Merah Putih, jelas itu bentuk pelecehan simbol negara,” tegasnya.
Ia mendorong adanya proses klarifikasi dan edukasi agar masyarakat memahami bahwa tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan, apalagi dilakukan menjelang peringatan HUT ke-80 RI.
“Harus ada proses kredifikasi, koreksi, dan edukasi. Agar masyarakat menyadari bahwa itu tidak benar, dan tahu bagaimana agar menjadi benar,” tambahnya.
Miyadi juga mengimbau masyarakat untuk menghormati nilai-nilai sejarah kemerdekaan. Menurutnya, peringatan 17 Agustus seharusnya dimaknai sebagai momentum menghargai perjuangan para pahlawan.
“Saya hanya berharap, karena momen ini adalah momen peringatan hari 17 Agustus, mari kita hargai bersama. Kemerdekaan itu tidak mudah diraih. Maka peringatannya harus dilakukan dengan cara-cara yang tepat, penuh penghormatan, dan mencerminkan semangat nasionalisme,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana, mengingatkan masyarakat untuk mematuhi aturan dalam pengibaran bendera menjelang Hari Kemerdekaan.
Ia menegaskan bahwa peringatan HUT RI merupakan momen sakral yang harus dihormati dengan memasang bendera Merah Putih sesuai surat edaran resmi nomor 400.14.1.1/4SII/414.031/2025 yang telah ditandatanganinya.
Diberitakan sebelumnya, bahwa Seorang warga Kecamatan Kerek, Tuban, bernama Arfin, didatangi aparat gabungan dari Koramil, Polsek, dan pihak kecamatan setelah mengibarkan bendera bergambar simbol anime One Piece di halaman rumahnya pada Jumat (2/8/2025). Arfin mengaku aksinya merupakan bentuk protes terhadap kondisi negara, bukan karena kurang nasionalisme, dan menyebut bendera tersebut sebagai simbol perjuangan melawan ketidakadilan.
Bendera itu akhirnya diturunkan oleh Arfin sendiri setelah dimintai keterangan oleh aparat. Danramil Kerek membenarkan anggotanya mendatangi lokasi, namun menegaskan bahwa tidak ada pemaksaan dari aparat.
Fenomena pengibaran bendera One Piece ini mendapat tanggapan serius dari pemerintah pusat. Menko Polhukam Budi Gunawan menyebutnya sebagai tindakan provokatif, sementara Ketua MPR Firman Soebagyo menyebut hal itu berpotensi makar dan perlu ditindak tegas.
Fenomena ini mencerminkan meningkatnya penggunaan simbol budaya pop sebagai ekspresi kritik sosial, yang memunculkan perdebatan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap simbol negara. (fah)