kabartuban.com — Puluhan masa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Kabupaten Tuban melakukan aksi damai guna menuntut netralitas para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada 2024. Aksi ini juga dipicu lantaran masa yang hadir menuntut penurunan baliho bergambar salah satu calon Bupati Tuban yang masih terpasang di berbagai instansi pemerintah, Jum’at (27/09/2024).
Demo yang berlokasi di dua titik yaitu kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban dan Bawaslu Tuban ini merupakan salah satu bentuk protes masyarakat karena merasa pada kampanye kali ini terdapat tindakan yang tidak sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus menjalani cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
“Kita coba menyampaikan aspirasi ke dalam, kita ditemui oleh perwakilan dari Pjs. Mas Adi ada Pak Arief, sama Pak Yudi dari Kesbangpol kayaknya, dari Pak Gunadi juga, penegak Perda juga,” ucap Aji, Orator dalam aksi kali ini.
Iya juga menjelaskan tujuan dari masa yang hadir adalah untuk menemui Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Tuban. Namun, pihak yang dicari tidak dapat menemui lantaran masih memiliki tugas di Provinsi sehingga para masa yang ada diarahkan untuk menemui pihak Pemkab untuk melakukan mediasi.
Dalam mediasi tersebut disampaikan enam poin yang didominasi pada penekanan netralitas peran ASN, mulai dari perangkat pemerintah, TNI, Polri hingga Kepala Desa beserta perangkatnya.
Tampak masa yang hadir membentangkan poster-poster berisikan kalimat yang menyindir pemerintah. Seperti kalimat yang menyatakan jika tidak ada yang berani bertindak (pemerintah) maka merekalah yang akan bergerak dalam artian pencopotan poster salah satu Calon Bupati Tuban.
“Kalau memang mereka itu punya intelektual yang tinggi, tegakkan netralitas ASN. Kembalikan Marwah ASN itu tadi, nggak boleh politik praktis,” lanjut pemuda asal Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban itu.
Aji juga menambahkan, selanjutnya mereka akan bergeser menuju kantor Bawaslu Tuban untuk mempertanyakan peran yang telah dilakukan bahwa seluruh Tuban mengingat kampanye telah berjalan 3 hari ini, akan tetapi baliho-baliho tersebut masih terpasang di instansi pemerintah tanpa ada penyelesaian.
Di sisi lain, Koordinator Divisi Penanganan, Pelanggaran Data dan Informasi, Sudarsono menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pendemo atas aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.
“Sebelum masuk masa kampanye, kita sudah mengumpulkan stakeholders dan meminta mereka untuk menurunkan baliho secara mandiri,” ucap Sudarsono.
Pria yang lebih akrab disapa Nonok itu menambahkan bahwa sebelum aksi tersebut digelar Bawaslu Tuban sudah menggelar rapat koordinasi dengan jajaran panwascam se-kabupaten Tuban yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan baliho-baliho yang belum dicopot dalam masa kampanye yang sudah dimulai.
“Jika baliho tersebut tidak segera diturunkan, kita akan kenakan sanksi, tapi kita harus menunggu inventarisasi dari teman-teman panwascam dulu masih ada di titik mana, di titik mana. Itu yang belum bisa kita jangkau semuanya,” paparnya lagi.
Selanjutnya ia beserta jajaran Bawaslu Tuban meminta dukungan kepada media yang ada agar dapat menyampaikan apabila ada pelanggaran ataupun informasi terkait hal yang menyalahi aturan pemilu kepada Bawaslu.
“Sebagaimana slogan Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi perlu dukungan dari semua pihak,” pungkas Sudarsono. (fah/za)
