Bahas Kriteria Sosok Pemimpin, PWNU Jatim Akan Gelar Musyawarah Alim Ulama

10
Rapat Koordinasi Panitia Rapat Pleno PWNU Jawa Timur dan Musyawarah Alim Ulama di Ponpes Sunan Bejagung Semanding, Tuban.

kabartuban.com – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur bakal gelar rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama pada Rabu (30/03/22). Kegiatan tersebut akan berlangsung di Pondok Pesantren Sunan Bejagung Semanding Tuban.

Kegiatan tersebut akan membahas berbagai persoalan, diantaranya terkait kreteria sosok pemimpin terbaik untuk acuann pilihan bersama warga NU di 2024. Yakni ajang pesta demokrasi mulai Pilpres, pemilihan wakil rakyat di DPR dan DPRD serta DPD RI.

Dalam forum Musyawarah Alim Ulama  tersebut dijadwalkan akan di hadiri para ulama dan kiai pesantren , Rais Syuriah PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar beserta jajaran pengurus lainnya. Selasa(29/3/22).

Disamping itu juga, akan diikuti utusan Badan Otonom (Banom) NU. Mulai dari Muslimat Nu, Fatayat Nu, GP Ansor,  Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Sarbumusi, Pagar Nusa dan lembaga-lembaga di lingkungan PWNU Jawa Timur.

Selain jajaran pengurus NU, Forkopimda juga akan dijadwalkan hadir dalam acara tersebut. Seperti Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya.

Wakil rais syuriah PWNU Jatim, mengatakan , para kiai peantren mempunyai komitmen terhadap persoalan bangsa dan nengara, utamanya dalam koridor politik kebangsaan.

“Nah, meskipun hajatan demokrasi baru pada 2024 tapi kami perlu memberikan panduan kepada umat,” ungkapnya .

Terkait pelaksannaan peserta demokrasi mendatang, Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abd Salam Shohib memang mrnrgaskan, NU sebagai organisasi masyarakat yang berpengaruh dan didengar di peta politik harus memiliki sikap jelas tentang wacana penundaan pemilu 2024.

PWNU Jatim telah memberikan rekomendasi agar Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal. Demokrasi harus kita jaga bersama maka tentu PWNU Jatim dengan tegas dan jelas menolak  Pemilu ditunda karena melanggar konstitusi.

“NU bertanggung jawab untuk bangsa dengan turut menjaga demokrasi yang telah dirintis oleh para penahulu kita. Jangan sampai kemudian kesannya NU hanya ikut-ikutan ketika bertemu dengann yang pro ikut pro dan sebaliknya,” Ujarnya.

“Sehingga terlihat tidak bisa memberikan sikap yang tegas ,” tambah Gus Salam sapaa akrabnya. (nat/dil)

/