kabartuban.com – Dalam rangka Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tuban menggelar kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif di salah satu hotel di jalan Basuki Rahmat Tuban, Rabu(28/09/2022).
Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu menggandeng beberapa mitra strategis yang terdiri dari perwakilan organisasi kepemudaan atau komunitas dengan jumlah peserta 100 orang.
Devisi Pencegahan, Parmas dan Humas pada Bawaslu Tuban, M. Arifin dalam keterangannya menyampaikan, menyongsong pemilu 2024, Bawaslu berkoordinasi dan kerja sama dengan mitra-mitra strategis dalam rangka pengawasan partisipatif.
“ini yang kita undang adalah Lembaga-lembaga yang memiliki anggota keluar masuk desa. Harapannya sosialisasi atau Pendidikan politik ini tersampaikan kapada warga masyarakat,” terangnya.
Bukan hanya itu, Arif juga berharap peserta nantinya juga berperan dalam pengawasan pelanggaran pemilu jika terjadi dugaan pelanggaran, baik langsung maupun melalui media sosial.
“Selain kegiatan langsung seperti ini, kami juga sosialisasi kegiatan apapun melalui medsos Bawaslu,” timpa komisioner Bawaslu asal semanding itu.
Baca Juga: Tidak Lagi Menjabat di Tuban, AKBP Darman Konsisten Bergerak Wujudkan Tuban Kota Durian
Pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar bijak dalam pemanfaatan medsos. Jangan sampai ada lagi “cebong dan kampret” seperti pemilu 2019 lalu yang menjadi bulan-bulanan di medsos.
“Itu merupakan penyimpangan demokrasi yang melelahkan” tandasnya.
Oleh karena itu, Bawaslu berharap mari songsong pemilu 2024 dengan penggunaan teknologi informasi secara bijak. Sebab, diakuinya medsos yang dimiliki masyarakat pemilih itu yang sulit dibendung.
“Yang perlu digarisbawahi terkait politik kampanye hitam atau SARA, itu sudah masuk ranah pidana umum. Tapi kalua masih berkaitan dengan pemilu , Bawaslu masih ikut dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran, “ kata Arifin.
Pemilu 2024, menurutnya adalah moment pertama kali bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu secara serentak. Baik itu Pileg, Pilpres maupun Pilkada.
Belajar dari pemilu 2019, lanjut Arifin, itu cukup berat bagi penyelenggara pemilu jika bekerja sendiri, terutama dari Bawaslu yang melakukan pengawasan dengan keterbatasan personel luar wilayah dan sebagainya.
“Sehingga, jauh hari kita menggandeng pemantau, bukan layanan pemantau agar mendaftar menjadi pemantau membantu kerja-kerja pengawasan Bawaslu,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, Pemilu serentak 2024 memiliki dua agenda besarn, yaitu pemilihan umum presiden dan wakil presiden, DPR,DPD dan DPRD yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Sedangkan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati diaksanakan pada 27 November 2024. (nat)
