kabartuban.com – Sejak ditetapan pelaksanaan parkir berlangganan ditepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Tuban, petugas lapangan atau juru parkir (Jukir), akan bertanggungjawab penuh menjaga area parkir yang menjadi kewenanganya, termasuk mengamankan titik parkir dari aksi juru parkir liar.
“Memastikan tidak ada juru parkir liar juga salah satu tanggungjawab juru parkir Dinas Perhubungan,” kata Gunadi Sekertari Dinas Perhubungan Pemkab Tuban (01/9/2017).
Menurut Gunadi, Jukir resmi akan diberikan sanksi apabila di titik yang menjadi tanggungjawabnya, ditemukan juru parkir liar alias jukir bodong yang beroperasi.
“Kita akan berikan sanksi apabila kita temukan jukir diluar yang beroperasi di wilayahnya, mulai teguran hingga pemutusan kontrak kerja,” tegas Sekertaris Dinas Perhubungan ini.
Lebih lanjut, menurut Gunadi, langkah tegas yang dilakukan untuk mengantisipasi komplain dari masyarakat yang sudah melakukan pembayaran parkir secara langganan, bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
“Jangan sampai kami dikomplain masyarakat gara-gara ulah oknum jukir liar, makanya menjaga keamanan ini jadi fokus juga bagi jukir resmi,” terangnya.
Menanggapi ancaman sanksi yang akan diterima bagi jukir yang tidak mengamankan wilayah kerjanya, seorang jukir resmi Dishub Pemkab Tuban, Muhammad Khotib, mengaku akan bekerja dengan baik, dan memastikan tidak ada juru parkir liar ditempat yang menjadi tanggungjawabnya nanti.
“Karena sekarang aturanya begitu, dari pada saya yang akhirnya kena sanksi, ya dijaga mas,” kata Khotib (01/9/2017).
Sebelumnya, Wakil Bupati Tuban Ir. H. Noor Nahar Hussein,M.SI setelah lounching parkir langganan menargetkan, penerimaan daerah dari retribusi parkir minimal tercapai 50 persen dari potensi pendapatan parkir yang mencapai Rp10 miliar, berdasarkan data base jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Tuban.
“Paling tidak tahun pertama harus 50 persen dari potensi, karena tidak semua wajib pajak itu taat membayar pajak,” kata Walik Bupati Tuban. (Luk)