kabartuban.com – Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai lamban oleh Aktivis Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila dalam mengimplementasikan Peraturan KPU 15/2013, tentang pembatasan pemasangan alat peraga kampanye (APK) calon anggota legislatif (Caleg).
Hal ini seperti yang disampikan oleh sekretaris Sapma Pemuda Pancasila Tuban Aaminul Khosyi’ mengatakan, lambannya kinerja KPU dalam mengimplementasikan PKPU 15/2013 itu, terlihat dari masih banyaknya pemasangan APK yang lebih dari satu dalam setiap zona dan melebihi ukuran yang telah ditetapkan.
‘’ Akhirnya nampak jelas kinerja KPU masih sangat lamban, dan lebah dalam menjankankan PKPU 15/2013’’ katanAaminul Khosyi’ (12/11).
Lebih lanjut disampikan kalau penetapan zonasi PKPU 15/2013 tersebut sudah ditetapkan hampir dua bulan yang lalu. ‘’Dari pengamatan kami, penetapan zonasi APK yang dilakuan KPUK Tuban ini lebih dahulu dibanding dengan kabupaten/kota lainnya. Namun, implementasinya malah kalah cepat dengan kabupaten Lamongan dan Bojonegoro,’’ kata Khosyi’
Sampa PP ini juga menyoroti dan mengkritik sejumlah caleg yang dinilai tidak bisa memberikan pelajar berpolitik yang baik dan santun untuk masyarakat, terutama anak muda. Pasalnya, masih banyak calon wakil rakyat yang sembarang memasang APK di tempat-tempat yang dilarang. Seperti di pasang di pohon, tiang listrik, serta sejumlah fasilitas umum.
‘’Seharusnya, mereka sebagai calon wakil rakyat itu bisa memberikan contoh pendidikan politik yang baik dan santun. Bukan sebaliknya malah memberikan contoh yang tidak baik. Sehingga, jelas ini menunjukan bahwa mereka itu ambisi jabatan,’’ tegasnya.
Sementara ditempat terpisah, kalangan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban juga mengatakan banyaknya caleg yang melanggar tersebut, menunjukan bahwa pendidikan berpolitik di Tuban ini masih belum maksimal.
‘’Jika dilihat sejak awal saja sudah kayak gini (banyak yang melanggar). Bagaimana kalau sudah jadi nanti?,’’ kata Fatkhur Rohman sembari meminta kepada semua caleg bisa memberikan pendidikan politik yang baik dan santun. (Kh)
