kabartuban.com – Ketua DPRD Kabupaten Tuban, M. Miyadi bersama Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein, Sekretaris Daerah Budi Wiyana dan sejumlah pejabat terkait mengikuti teleconference dengan Pemerintah Pusat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Pemkab Tuban, Jumat (17/04/2020).
Dalam teleconference tersebut, juga hadir sejumlah menteri dari Pemerintah Pusat, diantaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Miyadi menjelaskan, dalam teleconference tersebut membahas anggaran tahun 2020, tentang pemotongan anggaran dan sebagian anggaran yang dialihkan untuk membiayai penanganan pendemi Covid-19.
“Intinya hanya masalah anggaran tahun 2020 guna mengantsipasi dampak corona,’’ ujar Miyadi.
Dalam teleconference tersebut, beberapa menteri menjelaskan kebijakan masing-masing departemen yang dipimpinnya termasuk menteri keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan anggaran tahun ini yang diantaranya harus fokus pada penanganan dampak Covid-19.
“Ada pengurangan transfer dana dari pusat ke daerah. Ini yang dijelaskan Menteri Keuangan,’’ tambahnya.
Miyadi menyebutkan, transfer dana dari pusat ke daerah yang dikurangi diantaranya dari pos transfer umum, yakni dana bagi hasil dan dana alokasi umum (DAU). Sedangkan dana transfer khusus meliputi dana alokasi khusus bidang fisik dan nonfisik.
“Alokasi khusus bidang fisik ini paling banyak dikurangi, sampai 25 persen, Sedangkan dalam transfer umum, dana bagi hasil yang banyak dikurangi hingga 23 persen. Untuk DAU hanya dikurangi 10 persen,” jelas politisi asal Montong ini.
Dari Mendagri, Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (pemda) melakukan revisi anggaran daerah untuk penanganan dampak penularan virus Corona. Revisi anggaran tersebut dengan cara penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya.
“Untuk kebijakan ini pemkab sudah refocusing anggaran. Diantaranya menyediakan Rp60 miliar untuk penanganan Covid-19 di Bumi Wali,’’ tandasnya. (*)