kabartuban.com – Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kabupaten Tuban menyoroti tingginya angka dispensasi nikah (Diska) di wilayahnya. Ketua KPI Tuban, Khilyatun Nafisah, menyebut minimnya edukasi seksual menjadi faktor utama di balik maraknya pernikahan dini yang belakangan kembali mencuat.
Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Tuban, pada 2023 tercatat ada 434 pengajuan Diska. Meski turun signifikan menjadi 300 kasus pada 2024, angka tersebut masih tergolong tinggi, bahkan lebih banyak dibanding kabupaten tetangga seperti Lamongan (220 kasus) dan Bojonegoro (265 kasus), yang memiliki jumlah penduduk lebih besar dari Tuban.
“Remaja kita banyak yang masih dalam proses pencarian jati diri. Tanpa bekal edukasi seks yang memadai, mereka rentan terjebak dalam pergaulan bebas dan memilih menikah dini sebagai jalan keluar,” ujar Nafis saat dikonfirmasi, Jumat (27/6/2025).
Nafis menilai, Pendidikan seks masih dipandang sebagai hal yang sensitif oleh masyarakat pedesaan. Padahal, menurutnya, edukasi ini penting sebagai upaya pencegahan pernikahan di usia dini.
Untuk itu, KPI Tuban berencana menggencarkan sosialisasi melalui jaringan Balai Perempuan (BP) yang tersebar di desa-desa. Edukasi akan difokuskan kepada remaja dan orang tua agar tercipta pemahaman yang menyeluruh tentang pentingnya menjaga pola pergaulan anak.
“Orang tua harus jadi tempat yang nyaman bagi anak bercerita. Kedekatan emosional inilah yang akan mencegah anak mencari pelarian yang salah,” imbuh perempuan yang akrab disapa Nafis itu.
Selain faktor pendidikan, ia juga menyoroti kondisi sosial ekonomi sebagai pemicu pernikahan dini. Banyak orang tua menganggap pernikahan cepat bisa mengangkat derajat keluarga, padahal justru berisiko menambah persoalan.
“Risikonya besar, bisa memicu kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, hingga gangguan psikologis. Jangan sampai niat baik justru berujung penyesalan,” tegas aktivis perempuan yang juga alumni Pendidikan Bahasa Inggris Unirow ini.
Sebagai bentuk dukungan, KPI Tuban juga menghadirkan Program Pusat Informasi, Pengaduan, dan Advokasi (PIPA) sebagai ruang aman bagi perempuan untuk menyampaikan keluhan serta mendapatkan pendampingan atas berbagai persoalan sosial yang mereka hadapi. (fah)
