kabartuban.com – Tempat wisata di Tuban diduga menjadi lahan pungli dan penyelewengan tiket masuk. Salah satunya di tempat wisata pemandian Bektiharjo, dimana banyak pengunjung yang mempertanyakan, karena seringkali petugas tidak memberikan tiket masuk, namun harus harus membayar seperti harga tiket. Padahal pendapatan pemerintah dihitung dari jumlah tiket yang terjual.
Penelusuran wartawan media ini, sejak jum’at (6/11/2015) menemukan, seringkali penjaga gerbang masuk tempat wisata pemandian Bektiharjo, baik gerbang utama di depan maupun di belakang, bukanlah petugas resmi dari tempat wisata tersebut.
Bahkan, di pintu belakang dijaga 3 orang yang memakai kaos dan celana pendek. Mereka meminta uang masuk tanpa tiket dan tanpa selembar kertas pun. “Saya tadi juga sama mas. Ada tiga orang yang sepertinya bukan petugas, kayak preman. Tempat wisata resmi pemerintah kok dijaga preman, dan nggak ada tiket resmi,” ungkap seorang perempuan baya yang ditemui di lokasi pemandian.
Menurutnya, hal ini pasti ada yang tidak benar. Pasalnya, tempat wisata yang resmi dikelola pemerintah seharusnya tertib dan benar – benar dijaga dengan baik segala sesuatunya. “Kalau begini, bagaimana bisa pendapatan daerah dari sektor wisata bisa banyak, wong di semua sektor banyak premannya,” tutur perempuan yang tidak mau disebutkan namanya tersebut.
Berbeda dengan hari jum’at lalu, pada hari minggu (8/11/2015) yang merupakan puncak meningkatnya pengunjung di wisata pemandian Bektiharjo, loket tiket difungsikan dengan baik dan petugas memberikan tiket resmi beserta kupon donasi PMI.
Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban, Sunaryo mengatakan, pihaknya sudah seringkali memberikan pembinaan kepada petugas dan mengaku tidak tahu jika praktek itu masih terjadi hingga saat ini.
“Kami sudah sering memberikan pembinaan, kalau terjadi begitu, ya masyarakat yang cerdas mestinya jangan mau membayar jika tidak ada tiketnya,” jawab Sunaryo untuk kesekian kalinya dikonfirmasi terkait hal tersebut.
Ketika ditanya kenapa pihaknya tidak bertindak tegas, padahal sudah seringkali mendapatkan laporan, Sunaryo mengaku belum bisa mengambil tindakan tegas karena banyak hal. “Banyak hal ya mas, salah satunya kita belum punya bukti yang kongkrit tentang penyelewangan itu,” kata Sunaryo via ponsel.
Di lain pihak, banyak pihak yang mengarai bahwa berbagai macam ketidak disiplinan dalam pengelolaan tempat wisata tersebut menjadi salah satu faktor kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tuban dari sektor wisata.
Pada tahun 2014, dari sektor pariwisata hanya mampu menyumbangkan Rp 900 juta ke rekening Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban. Hal ini sangat jauh berbeda dengan Kabupaten Lamongan yang tidak kurang dari Rp100 miliar. (im)
