Kabartuban.com – Menanggapi sejumlah warganya yang melakukan aksi unjuk rasa terkait proyek kerja di PT SAG, Sekretaris Desa (Sekdes) Sambonggede mengungkap bahwa pihak desa tidak pernah mendapat surat pemberitahuan terkait aktivitas perusahaan tersebut di wilayahnya. Termasuk keterlibatan oknum Pemerintah Desa (Pemdes) dengan perusahaan tersebut.
Sekdes Sambonggede, Sulistiwi mengungkap bahwa Pemdes tidak pernah mendapat konfirmasi apapun selama kekosongan jabatan kepala desa, termasuk juga untuk rekrutmen tenaga kerja.
“Saya kalau jalan-jalan, kok tiba-tiba melihat SAG kok berdiri dengan megah sekali. Dan kita juga nggak tahu kalau ada pembangunan di situ, dan tidak pernah ada bersurat artinya mau ada kegiatan apapun kita nggak tahu,” ungkap Sulistiwi.
Diketahuinya bahwa beberapa waktu terakhir PT SAG juga telah mencari tenga kerja baru untuk ditempatkan pada bagian Helper, ini dikonfirmasi langsung oleh Humas dari PT SAG ke Pemdes setempat. Meski begitu, Sulistiwi mengaku tidak tahu menahu terkait lowongan kerja lain yang dibuka oleh perusahaan tersebut.
“Kalau yang di atasnya Helper saya tidak mengetahuinya, dan ada pekerjaan apapun sampai saat ini kami tidak mengetahuinya. Saya juga sempat diWA (WhatsApp) sama masyarakat, ‘Bu kok ada pekerjaan ini di PT SAG?’ Saya juga nggak bisa menjawab karena saya juga tidak tahu,” tambahnya, Rabu (31/07/2024).
Sekdes Sambonggede itu juga menyayangkan perihal adanya oknum Pemdes yang diduga terlibat dalam kegiatan di PT SAG karena oknum tersebut menurutnya juga membawa nama Pemdes di belakangnya.
Ia pun menambahkan pendapatnya terkait kurangnya transparansi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (AMDALALIN).
“Kalau soal Amdal dan Lalin dan sebagainya, saya yakin sudah berhubungan dengan Kabupaten. Kalau kabupaten sudah mengijinkan berarti Desa tinggal mengikuti saja, kalau kita menolaknya berarti kita menolak kebijakan kabupaten,” papar Sulistiwi.
Selain permasalahan-permasalahan di atas, masyarakat Sambonggede juga mencurigai adanya oknum anggota TNI yang bekerja sebagai keamanan di perusahaan tersebut. Meski PT SAG merupakan perusahaan yang dikelola oleh swasta, keberadaan tenaga keamanan militer tanpa izin resmi dari pihak yang berwenang merupakan hal yang tidak lazim.
“Terdapat tiga anggota TNI yang berjaga di sana dan setelah kami telusuri, pihak kodim juga tidak mengetahui hal ini,” ungkap salah seorang pengunjuk rasa, Nanto, di hadapan awak media.
Dalam unjuk rasa tersebut masyarakat turut mengkritisi Bupati Tuban terkait slogan “Mbangun Deso Noto Kuto” karena pada kenyataannya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban dinilai hanya dapat membanggakan proyek pembangunan infrastruktur, akan tetapi tidak mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat.
“Proyek-proyeknya dibangga-banggakan. Namun, permasalahan masyarakat yang kecil hingga besar Mas Bupati tidak mampu menyelesaikanya,” ujar Nanto dengan geram.
Pada akhir aksi unjuk rasa hari itu, masyarakat yang ada akan menunggu tanggapan dari pihak-pihak terkait dalam kurun waktu paling lambat 3 minggu setelahnya. Apabila masyarakat tidak mendapat tanggapan hingga waktu yang ditentukan, mereka akan kembali menggelar aksi unjuk rasa tahap ke dua. (fah/za/zum)
