kabartuban.com – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tuban dari sektor pariwisata masih bergantung pada tiga destinasi utama milik pemerintah, sementara puluhan tempat wisata yang dikelola masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) belum mampu memberikan kontribusi signifikan.
Data dari Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Tuban mencatat, selama tahun 2024, total PAD dari sektor wisata mencapai sekitar Rp900 juta. Jumlah itu seluruhnya berasal dari tiga objek wisata yang dikelola langsung oleh Pemkab, yakni Pantai Boom, Goa Akbar, dan Pemandian Bektiharjo.
Namun ironisnya, untuk operasional ketiga destinasi tersebut, pemerintah daerah harus menggelontorkan dana hingga Rp800 juta setiap tahunnya. Artinya, margin keuntungan yang dihasilkan sangat tipis, bahkan nyaris impas. Sementara itu, wisata-wisata lokal yang dikelola Pokdarwis belum memberikan sumbangsih langsung ke PAD, selain dari pungutan pajak hiburan dan parkir yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD).
“Kami hanya menerima PAD dari tiga wisata itu, sementara pungutan retribusi lain langsung dikelola BPKPAD,” kata Kepala Disbudporapar Tuban, Muhammad Emawan Putra.
Kondisi ini mendapat sorotan dari DPRD Tuban. Anggota Komisi IV DPRD Tuban, Muhammad Zakki Sulton, menilai potensi wisata lokal belum dimanfaatkan secara optimal. Ia mengungkapkan, pemerintah daerah telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif untuk mengintegrasikan seluruh destinasi wisata di Kabupaten Tuban.
“Tujuannya adalah menciptakan konektivitas antardestinasi agar wisata-wisata yang ada bisa kembali hidup dan berkembang,” kata Zakki, politisi Partai Gerindra.
Ia juga menyoroti belum meratanya pengembangan sektor wisata di 20 kecamatan yang ada. Beberapa destinasi bahkan mengalami penurunan jumlah pengunjung.
Ketua DPRD Tuban, Sugiyantoro, turut mendorong pemerintah daerah segera mencari solusi konkret. Ia berharap Disbudporapar duduk bersama dengan para Pokdarwis untuk membahas langkah teknis yang diperlukan.
“Solusi dari DPRD jelas, yakni perbaikan fasilitas, inovasi, dan optimalisasi branding wisata,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Tuban, Agung Tri Wibowo, belum memberikan keterangan resmi terkait pendapatan pajak daerah dari sektor pariwisata kepada awak media ini.
Dengan keberadaan berbagai destinasi unik di 20 kecamatan, Tuban dinilai memiliki potensi besar untuk bersaing dengan daerah wisata lain seperti Banyuwangi dan Yogyakarta. Namun, kolaborasi dan langkah nyata dari semua pihak masih sangat dibutuhkan agar sektor ini mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah. (fah)
