kabartuban.com – Presiden Jokowi resmi melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, menggantikan Hadi Tjahjanto yang mengisi kekosongan Menteri Polhukam setelah ditinggalkan Mahfud MD, (22/02/2024).
Pelantikan AHY berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2024, tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.
Selama ini, Demokrat selalu berada di luar pemerintahan semenjak Jokowi menjabat sebagai presiden pertama kali. Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat saat ini, AHY mengatakan pelantikan dirinya merupakan momentum kembalinya Demokrat ke pemerintahan.
Sebagaimana kami lansir dari laman cnnindonesia.com, AHY mengatakan bahwa Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudoyono (SBY) bersyukur dirinya dapat dilantik menjadi bagian dari Menteri Presiden Joko Widodo.
“Beliau tentunya juga bersyukur, karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan,” kata AHY.
AHY berpandangan bahwa dengan bergabungnya Demokrat dengan pemerintah, partainya dapat lebih efektif dalam memberikan kontribusi dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
Terkait bergabungnya Demokrat dengan pemerintahan saat ini, menurut Dosen Ilmu Politik & International Studies, Ahmad Khoirul Umam, pelantikan AHY merupakan strategi politik Jokowi untuk menegaskan posisinya saat ini.
Umam memberikan analisisnya, bahwa dengan menggaet AHY dalam kabinetnya adalah langkah Jokowi sebagai penegasan bahwa kini Presiden Jokowi berada dalam posisi independen dan lepas dari bayang-bayang intervensi Ketua Umum PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Megawati Soekarno Putri.
“Menurut Informasi, memang sejak 2019 Jokowi ingin mengajak AHY masuk ke pemerintahan, namun terhalang veto politik Megawati karena AHY adalah anak SBY,” Umam menambahkan dalam keterangannya sesuai yang kami kutip dari detik.com
Lebih lanjut, menurut Umam Jokowi memasukkan AHY ke dalam pemerintahan dengan tujuan untuk memastikan bahwa Partai Demokrat dapat berperan secara optimal dalam menjamin kelancaran masa akhir jabatannya. Dengan kata lain, kehadiran Partai Demokrat dianggap sebagai perlindungan politik untuk mengantisipasi potensi ketegangan di masa akhir kepemimpinan Jokowi, terutama jika PDI-P secara jelas menyatakan menjadi oposisi terhadap pemerintahan berikutnya.
Oleh karena itu, perekrutan Partai Demokrat merupakan langkah strategis yang cerdas dari Jokowi, serta bertujuan untuk menciptakan fondasi yang lebih solid untuk transisi kekuasaan yang lebih lancar. (zum/red)
