kabartuban.com – Kemarau panjang mulai menguji ketahanan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Tuban. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tuban mencatat per Jum’at (02/10/2026) sedikitnya 28 desa di 11 kecamatan kini terdampak kekeringan.
Di sejumlah desa, persoalan air bersih bahkan datang berulang. Bantuan air harus dikirim setiap dua hari, bahkan ada wilayah yang membutuhkan droping hanya berselang sehari.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Tuban, Sudarmaji, mengatakan kondisi kekeringan tidak merata. Sebagian wilayah masih memiliki sumber air yang dapat dimanfaatkan warga, sedangkan daerah lain mulai kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Yang parah itu jedanya sehari, yang agak parah jedanya dua hari,” ujar Sudarmaji.
Beberapa wilayah yang masuk kategori paling parah di antaranya Desa Sugihwaras, Kecamatan Parengan; Ngandong, Kecamatan Grabagan; Penambangan, Kecamatan Semanding; Sadang, Kecamatan Jatirogo; Latsari, Kecamatan Bancar; serta Sumurgung, Kecamatan Montong.
Baca juga: Dampak El Nino, Awal Musim Kemarau di Tuban Akan Lebih Kering Dari Biasanya
Kondisi tersebut membuat distribusi air harus dilakukan secara selektif. BPBD memprioritaskan warga yang benar-benar membutuhkan, terutama masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli air secara mandiri.
Sementara warga yang masih memiliki kemampuan ekonomi, kata Sudarmaji, dapat memenuhi kebutuhan air dengan membeli dari penyedia air swasta.
Untuk menopang distribusi air bersih, BPBD Tuban mengandalkan enam armada tangki. Namun, tidak seluruh armada bisa digunakan secara penuh untuk droping air.
Satu unit harus tetap disiagakan untuk mengantisipasi kejadian kebakaran yang juga berpotensi meningkat selama musim kemarau.
Artinya, hanya lima armada yang secara rutin bergerak mengirimkan air ke wilayah terdampak. Dua tangki memiliki kapasitas 5.000 liter, sedangkan tiga lainnya berkapasitas 7.000 liter.
Droping air tersebut telah berlangsung sekitar satu setengah bulan terakhir.
“Sudah sekitar satu setengah bulan ini droping terus,” kata Sudarmaji.
BPBD tidak menerapkan pola distribusi yang sama untuk seluruh desa. Kondisi sumber air di masing-masing wilayah menjadi pertimbangan utama.
Baca juga: Sumber Air Mulai Mengering, 22 Desa di Tuban Ajukan Dropping Air Bersih
“Tidak seluruh area desa habis, ada yang masih punya sumber, ada yang sudah habis, jadi kami koordinasi dengan kepala desa,” jelasnya.
Untuk menjaga distribusi tetap berjalan, BPBD Tuban memetakan sejumlah sumber air berdasarkan kedekatan dengan wilayah terdampak.
Wilayah tertentu mendapatkan pasokan dari sumber Maibit Timur. Sementara kawasan Semanding, Grabagan dan sekitarnya memanfaatkan sumber air di kawasan Tengah Semanding hingga Beti Harjo.
Untuk wilayah Bancar, pasokan air diambil dari kawasan Socorejo. Sedangkan Montong, Singgahan dan Bangilan mengandalkan sumber air di Krawak.
Khusus Kecamatan Kenduruan, BPBD Tuban bahkan menggandeng BPBD Kabupaten Blora. Pertimbangan utamanya adalah jarak yang lebih dekat sehingga distribusi dapat dilakukan lebih efisien.
“Untuk Kenduruan kami mengambil dari BPBD Blora, karena lebih dekat ke sana dan sudah kami koordinasikan,” ujarnya.
Berdasarkan pengalaman di lapangan, sejumlah sumber air tersebut diperkirakan masih mampu menopang kebutuhan hingga musim kemarau berakhir. Namun, kondisi itu tetap bergantung pada situasi alam.
“Sumber-sumber itu diperkirakan masih cukup sampai akhir musim kemarau, asal tidak ada accident di alam. Dari pengalaman masih mampu,” katanya.
Penanganan kekeringan di Tuban kini tidak hanya mengandalkan BPBD. Sejumlah pihak mulai turun tangan, mulai dari organisasi masyarakat, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, individu hingga perusahaan.
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) turut memasok air ke sejumlah wilayah, di antaranya Parengan, Singgahan dan Senori. Dalam sehari, bantuan tersebut mencapai sekitar empat rit pengiriman.
BBWS juga memberikan dukungan untuk kebutuhan air sektor pertanian. Bantuan tersebut mencakup wilayah Tuban, Bojonegoro dan Blora.
Dari sektor industri, PLTU telah menyalurkan sebanyak 13 rit bantuan air ke wilayah Bancar. Bantuan serupa juga datang dari PT Solusi Bangun Indonesia (SBI).
Sementara Palang Merah Indonesia (PMI) tengah menyiapkan rencana peminjaman satu unit tangki milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, rencana tersebut masih dalam tahap koordinasi.
Kebutuhan bantuan diperkirakan akan terus meningkat apabila musim kemarau berlangsung lebih lama dari perkiraan.
BPBD Tuban pun mulai menyiapkan tambahan anggaran. Jika sebelumnya anggaran rutin penanganan berada di kisaran Rp70 juta, kini disiapkan tambahan sekitar Rp100 juta dari P-APBD.
“Anggaran rutin sekitar Rp70 juta, tapi dengan adanya informasi dari BMKG bahwa prediksi musim kemarau semakin panjang, sehingga kami mengusulkan dari P APBD sekitar Rp100 juta sampai Desember,” ungkap Sudarmaji.
Persoalan kekeringan tidak berhenti pada sulitnya mendapatkan air bersih. Kemarau panjang juga meningkatkan risiko kebakaran, baik di kawasan hutan maupun permukiman.
BPBD Tuban meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar. Vegetasi yang mengering membuat api lebih mudah menyebar dan sulit dikendalikan.
“Untuk yang di tepi hutan, saat ini rawan karhutla. Kalau membuka lahan jangan dengan cara dibakar,” tegas Sudarmaji.
Kewaspadaan serupa juga diperlukan di lingkungan rumah. Penggunaan kompor, penyimpanan bahan mudah terbakar hingga penempatan barang harus diperhatikan untuk mencegah kebakaran.
Terlebih, berdasarkan informasi BMKG yang diterima BPBD Tuban, hujan diperkirakan belum turun secara signifikan hingga Desember.
Dengan kondisi tersebut, persoalan kekeringan di Tuban berpotensi menjadi ujian yang lebih panjang. Bukan hanya soal bagaimana memastikan air sampai ke rumah-rumah warga, tetapi juga bagaimana menjaga sumber air, kesiapan armada, anggaran dan kewaspadaan masyarakat agar dampak kemarau tidak meluas. (fah)
