Komisi I DPRD Tuban Minta OPD Fokus Efektifkan Anggaran, Jangan Korbankan Layanan Publik

kabartuban.com – Komisi I DPRD Kabupaten Tuban menyoroti tantangan efisiensi anggaran dalam pembahasan perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun 2025. Dalam rapat kerja bersama tiga mitra kerja, Rabu (9/7/2025), Komisi I menegaskan pentingnya langkah strategis dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjaga kualitas pelayanan publik meski anggaran dipangkas.

Ketua Komisi I DPRD Tuban, Suratmin, mengingatkan agar efisiensi tidak menjadi dalih stagnasi pembangunan.

“Kita tahu keterbatasan anggaran ini nyata. Tapi justru di situlah pentingnya kebijakan yang tepat sasaran. Jangan sampai IPM dan angka kemiskinan tidak bergerak hanya karena alasan anggaran,” tegasnya.

Dalam forum yang dimulai pukul 14.25 WIB itu, sejumlah mitra kerja seperti BKPSDM dan Bapperida melaporkan adanya pemotongan anggaran signifikan, sebagai tindak lanjut dari instruksi efisiensi nasional oleh pemerintah pusat. Meski demikian, DPRD menekankan agar program prioritas tetap dijalankan secara optimal.

Komisi I juga menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan efektivitas pelaksanaan dan dampak langsungnya bagi masyarakat.

“Anggaran boleh terbatas, tapi capaian harus tetap meningkat. Di sinilah kreativitas OPD diuji,” tambah Suratmin.

Dalam rapat, Komisi I mengapresiasi keterbukaan mitra kerja dalam memaparkan perubahan alokasi anggaran, baik yang mengalami kenaikan maupun penurunan. Data tersebut akan menjadi dasar pengawasan pelaksanaan program ke depan.

Beberapa isu strategis juga mencuat dalam pembahasan, termasuk penanganan banjir yang berdampak pada lahan pertanian, serta efisiensi belanja pegawai. Komisi I menekankan agar program yang menyasar kelompok masyarakat rentan tetap menjadi prioritas dalam perubahan anggaran ini.

Rapat ini menegaskan komitmen DPRD dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan efisiensi nasional dan kebutuhan riil masyarakat di daerah. Komisi I memastikan akan terus mengawal arah kebijakan fiskal daerah agar tetap adaptif dan responsif terhadap dinamika di lapangan. (fah)

Populer Minggu Ini

Kunjungan di Tuban, Wapres Gibran Silaturahmi ke Kediaman Habib Husein Ba’agil

kabartuban.com - Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka,...

Alarm Wapres untuk Pemkab Tuban, Jalan Rusak dan Fasilitas Publik Pascabanjir Harus Segera Diperbaiki

kabartuban.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta percepatan...

Dari Industri hingga Pasar Nelayan, Kunjungan Wapres Gibran Disambut Meriah Warga Tuban

kabartuban.com - Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke...

Di Tengah Efisiensi Anggaran, Pemkab Tuban Alokasikan Rp 1,8 Miliar untuk Mobil Dinas Bupati dan Wabup

kabartuban.com - Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah...

Jalur Pantura Tuban–Widang Tersendat, Kemacetan Diprediksi Berlangsung Sampai 11 Maret

kabartuban.com - Perbaikan ruas jalur nasional penghubung Kabupaten Tuban-Lamongan...

Artikel Terkait