kabartuban.com – Pembangunan gedung baru Pengadilan Agama (PA) Tuban yang berlokasi di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, mengalami penyesuaian waktu pelaksanaan. Proyek yang dimulai sejak 14 Oktober 2024 itu semula dijadwalkan selesai dalam 240 hari kalender. Namun, karena kendala teknis, masa pengerjaan diadendum selama delapan hari, sehingga total waktu pelaksanaan menjadi 248 hari kalender.
Gedung tersebut dibangun di atas lahan seluas 2.580 meter persegi, dengan pagu anggaran lebih dari Rp34 miliar yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024–2025. Adapun penawaran Pekerjaan proyek tersebut dimenangkan PT Total Hita Persada dengan penawaran harga Rp31,4 miliar. Sementara itu, pengawasan dilaksanakan oleh PT Manggala Karya Bangun Sarana senilai Rp1,2 miliar.
Sekretaris PA Tuban sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Umi Rofiqoh, menjelaskan bahwa keterlambatan proyek disebabkan oleh getaran saat proses pemasangan tiang pancang (paku bumi), yang berdampak pada kantor Samsat yang berada di samping lokasi proyek.
“Kami menyesuaikan jadwal pengerjaan agar tidak mengganggu pelayanan di Samsat. Pihak Samsat meminta pekerjaan dilakukan di luar jam operasional, mungkin karena khawatir bangunan yang sudah tua bisa terdampak getaran dan ambruk,” ujar Umi.
Meski proyek telah mengalami keterlambatan dua hari. sebelumnya, mereka telah sepakat menandatangani adendum untuk menambah waktu pengerjaan selama delapan hari. Langkah ini diambil untuk memastikan kualitas bangunan tetap sesuai spesifikasi teknis.
“Jadi nanti kalau mereka melewati batas waktu yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 18 Juni, maka akan dikenakan denda sesuai perjanjian yang berlaku. Mereka diberi kesempatan menyelesaikan proyek, tapi ada konsekuensinya,” tegas Umi.
Saat ini, progres pembangunan telah mencapai hampir 90 persen. Umi optimistis proyek akan selesai sesuai jadwal baru yang telah ditetapkan.
“Gedung ini akan menjadi simbol peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan fasilitas yang lebih representatif, kami berharap pelayanan bisa lebih cepat, mudah, dan profesional,” ujarnya.
Menariknya, gedung baru PA Tuban disebut akan menjadi gedung tertinggi di antara seluruh kantor Pengadilan Agama di Indonesia, dengan ketinggian tiga lantai. Meski demikian, Umi menyayangkan keterbatasan lahan parkir yang tersedia.
“Gedung ini nanti akan menjadi yang tertinggi dari seluruh PA se-Indonesia, karena terdiri dari tiga lantai. Tapi sayangnya, kami masih kekurangan lahan parkir. Seharusnya untuk PA Kelas 1A , minimal memiliki lahan seluas lima hektare. Jika memungkinkan, kami akan mengusulkan perluasan melalui pengadaan tanah,” jelasnya.
Gedung baru ini juga menjadi bagian dari komitmen PA Tuban dalam mewujudkan pelayanan hukum yang transparan, akuntabel, dan ramah masyarakat. Nantinya, gedung lama yang berlokasi di Jalan Sunan Kalijaga akan dialihfungsikan sebagai gedung arsip. Lokasi baru dinilai lebih strategis karena berada di pusat layanan publik dan mudah dijangkau masyarakat.
Sebagai tambahan wawasan, jika suatu proyek mengalami keterlambatan tanpa ada kesepakatan untuk adendum, yang sesuai dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, besaran denda yang harus dibayarkan setiap harinya oleh penyedia jasa konstruksi tersebut adalah 1/1.000 dari nilai kontrak yang ada. (fah)
