kabartuban.com – Program transmigrasi yang kembali digulirkan pemerintah memicu pro dan kontra. Melalui unggahan di akun resmi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Tuban, sejumlah warganet, khususnya dari Kalimantan, menyuarakan penolakan.
Akun @abu.djebar\_adzra menulis, “Kami orang Kalimantan menolak. Cukup sudah di zaman Soeharto aja transmigrasi.” Sementara@muhammadderra mempertanyakan status tanah yang akan diberikan, khawatir jika tanah adat atau milik warga lokal diambil. Akun @say.yidy menyoroti potensi kecemburuan sosial, mengingat warga lokal masih menghadapi kesulitan ekonomi.
Menanggapi hal tersebut, kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin) Kabupaten Tuban, Rohman Ubaid menegaskan pihaknya selalu mengawal setiap proses transmigrasi. “Kami memantau dari awal pendaftaran, pemberangkatan, sampai peserta tiba di lokasi. Kalau ada keluhan, kami fasilitasi dan teruskan ke kementerian. Eksekusi memang ada di kementerian, tapi tugas kami menjembatani dan mengawasi,” jelas Rahman.
Ubed mengungkapkan, kuota transmigrasi setiap tahun ditentukan Kementerian. Tahun ini, Tuban seharusnya mendapat empat kuota penempatan di Kalimantan. Namun, rencana tersebut dibatalkan karena daerah tujuan memprioritaskan warga lokal akibat aksi penolakan.
“Untuk tahun ini memang tidak jadi di Kalimantan, dikhususkan untuk warga lokalnya saja. Lokasi pengganti belum ada surat resminya,” ujarnya.
Seleksi peserta dilakukan ketat, termasuk kunjungan langsung ke rumah pendaftar dan pengecekan lokasi tujuan sebelum keberangkatan. Jika kondisi lapangan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, Tuban berhak menolak.
“Kita cek, kalau ternyata tidak sesuai atau berpotensi membuat peserta terlantar, kita batalkan,” tegasnya.
Hingga saat ini baru ada dua calon peserta yang mengirimkan berkas lengkap, masing-masing berasal dari Kecamatan Tuban Kota dan Kecamatan Semanding. Keduanya masih menunggu kepastian lokasi penempatan. Rahman menekankan pentingnya kesiapan calon peserta, termasuk pemahaman tentang kondisi daerah tujuan.
Pendampingan dilakukan sejak pemberangkatan dari Tuban hingga tiba di lokasi. “Petugas kami mengantar sampai serah terima berkas di lokasi, memastikan rumah dan lahan sesuai standar. Sebelumnya kami sudah cek kesiapan lahan dan fasilitas,” jelasnya.
Ubed mengakui, di beberapa lokasi pernah terjadi kendala, seperti kasus tanah longsor pada penempatan tahun sebelumnya yang membuat peserta harus dipindahkan di wilayah yang sama.
“Kalau ada ancaman seperti longsor atau kondisi membahayakan, kami dorong untuk segera ada relokasi,” katanya.
Terkait mata pencaharian, peserta transmigrasi diarahkan menjadi petani di lahan yang telah disiapkan. Sebelum berangkat, mereka mendapat pelatihan di Malang, dan tahun ini direncanakan pembekalan dilakukan dua kali.
“Namanya transmigrasi itu mengolah lahan, jadi lahan sudah disiapkan, tinggal dikelola. Pelatihan ini untuk memastikan peserta siap,” ujarnya.
Selain fasilitas rumah, penerima program juga mendapat lahan garapan hampir dua hektare. Jika lahan tersebut digarap selama lima tahun, kepemilikannya akan diserahkan kepada peserta.
“Mengacu pada tahun lalu, rumah dan pekarangan luasnya 0,250 hektare, sedangkan lahan usaha satu dan dua masing-masing 0,75 hektare,” jelasnya.
Ia berharap program ini menjadi solusi bagi warga Tuban yang tidak memiliki lahan.
“Kami ingin warga yang belum punya lahan bisa mendapatkan kesempatan melalui program ini,” pungkasnya. (fah)
