kabartuban.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD dan Kantor Pemerintah Kabupaten Tuban, Senin (2/6/2025). Aksi ini mengusung tema “Tuban Darurat Layanan Kesehatan”, sebagai bentuk protes terhadap buruknya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.
Ketua Umum PMII Tuban, Ahmad Wafa, menilai pemerintah daerah belum menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Ia menyebut layanan kesehatan kerap terhambat oleh persoalan administratif dan regulasi yang rumit.
“Banyak warga miskin yang tidak mendapat pelayanan maksimal karena terjebak dalam prosedur. Padahal kesehatan adalah hak dasar yang harus dijamin negara,” tegas Wafa.
Sebagai contoh, Wafa menyoroti kasus Kasmain, warga Kelurahan Sukolilo yang mengalami gangguan penglihatan dan harus dirujuk ke RS Dr. Soetomo Surabaya. Meski terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, Kasmain kesulitan mendapatkan pengobatan karena terkendala biaya perjalanan dan akomodasi.
Para demonstran mendesak DPRD Tuban untuk mendorong Pemkab segera menyelesaikan persoalan tersebut. Mereka juga meminta adanya fasilitas rumah singgah bagi pasien rujukan ke luar daerah, serta sistem pendampingan bagi pasien kurang mampu.
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Sekretaris Komisi IV DPRD Tuban, Zaki Sulton dari Fraksi Gerindra, menyatakan apresiasinya. Ia menyebut DPRD telah mengusulkan pembangunan rumah singgah, namun realisasinya masih dalam proses.
“Kami salut atas kepedulian adik-adik PMII. Soal rumah singgah, sudah kami usulkan dan kami nilai ini sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Zaki.
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Usai berorasi di depan DPRD, massa melanjutkan aksi ke Kantor Pemkab Tuban untuk menyampaikan tuntutan yang sama. (fah)
