kabartuban.com – Penggarap pembangunan proyek Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Tuban menggelar sosialisasi pada Selasa (10/3/2026). Kegiatan ini dilakukan menyusul keluhan warga Kelurahan Mondokan terkait kerusakan rumah yang diduga akibat aktivitas proyek.
Sosialisasi yang berlangsung di lokasi proyek tersebut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban Agus Wijaya, Kepala Dinas Sosial P3A dan PMD Kabupaten Tuban Sugeng Purnomo, jajaran Forkopimka, serta pihak penggarap proyek dari PT Waskita Karya.
Sebelumnya, sejumlah warga Kelurahan Mondokan RT 4 RW 6 mengeluhkan kerusakan rumah mereka yang diduga disebabkan oleh getaran dari pemasangan tiang pancang atau paku bumi. Selain itu, warga juga mengeluhkan saluran pembuangan di belakang rumah yang kini tersumbat.
Warga juga menyoroti urugan tanah proyek yang memiliki elevasi lebih tinggi dari permukiman sekitar. Kondisi tersebut dikhawatirkan berpotensi menimbulkan banjir. Tidak hanya itu, warga turut mempertanyakan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dari proyek pembangunan tersebut.
Dalam forum sosialisasi, masyarakat juga menyampaikan keluhan terkait tenaga kerja proyek yang dinilai lebih banyak berasal dari luar daerah dibandingkan warga setempat.
Farid Gudio, koordinator kegiatan di Satker PPS Jawa Timur yang mewakili PPK SR Akbar, menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat bertujuan memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak dari kalangan keluarga miskin ekstrem.
“Proyek ini dimulai pada akhir November dan kontraknya berakhir pada Juli. Namun, sesuai amanah Presiden Prabowo Subianto, proyek ini diupayakan dapat dipercepat agar selesai sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai pada Juni 2026. Jika memungkinkan, sebelum 20 Juni 2026,” jelas Farid.
Ia menambahkan, percepatan pembangunan tidak hanya dilakukan di Kabupaten Tuban, tetapi juga di seluruh proyek Sekolah Rakyat di Jawa Timur.
Menanggapi keluhan warga, Kepala Lapangan PT Waskita Karya, Agus Syaputra, menyatakan pihaknya akan melakukan pengecekan serta inventarisasi kerusakan yang diduga disebabkan aktivitas proyek bersama dinas terkait dan warga terdampak.
“Untuk saluran pembuangan kami berkomitmen memperbaiki. Sedangkan untuk rumah warga yang rusak, nanti akan kita cek bersama terlebih dahulu. Kami berkomitmen memperbaiki rumah-rumah yang terdampak akibat aktivitas alat berat,” ujarnya.
Terkait AMDAL, Agus menjelaskan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak lingkungan, seperti penyiraman area proyek guna menekan debu serta pembagian masker kepada warga. Sementara itu, hasil uji pengukuran lingkungan akan segera disampaikan kepada pihak kelurahan untuk diteruskan kepada masyarakat.
“Nanti hasilnya akan kami lampirkan dan disampaikan kepada Pak Lurah untuk dibagikan kepada warga sekitar. Untuk kompensasi akan dimediasi oleh pihak kelurahan, dan kami siap turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan bersama warga,” katanya.
Terkait keterlibatan tenaga kerja lokal, Agus menyebutkan dari total 291 pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut, sebanyak 129 orang merupakan warga lokal.
“Artinya, lebih dari 44 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat setempat,” ujarnya.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat tersebut dibangun di atas lahan seluas 7 hektare dengan anggaran lebih dari Rp50 miliar. Proyek ini dikerjakan oleh PT Waskita Karya dengan subkontraktor PT Bahtera Cipta Anugrah (BCA) dan ditargetkan dapat digunakan sebagai tempat belajar para siswa pada awal tahun ajaran baru mendatang. (fah)