kabartuban.com – Pemutakhiran data barcode untuk pembelian Biosolar dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati oleh pihak yang berhak. Upaya ini sekaligus menjadi bentuk pengawasan agar distribusi BBM bersubsidi lebih transparan dan akuntabel.
Pakar ekonomi dan bisnis dari Universitas Airlangga Surabaya, Profesor Imron Mawardi, menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah yang tepat dalam meminimalisasi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Menurutnya, proses verifikasi ulang penting untuk menyaring pengguna agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Upaya yang baik dan wajar. Ini juga langkah yang benar supaya subsidi tepat sasaran. Ini kan oke. Dengan pemutakhiran data oleh Pertamina, orang-orang diverifikasi kembali, sehingga hanya yang berhak saja (yang bisa membeli BBM bersubsidi),” ujar Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya, Imron Mawardi melalui telepon hari ini.
Lebih lanjut, Imron menilai pengetatan pembelian Biosolar memang diperlukan, mengingat adanya kesenjangan harga yang signifikan antara Biosolar dan Dexlite. Saat ini, harga Dexlite bahkan disebut sudah lebih dari tiga kali lipat Biosolar, sehingga berpotensi mendorong pengguna beralih ke BBM subsidi.
Menurutnya, tanpa pengawasan yang ketat, kondisi ini dapat memperbesar beban subsidi negara. Oleh karena itu, pembatasan pembelian Biosolar menjadi langkah penting agar pengguna BBM nonsubsidi tidak memanfaatkan celah yang ada.
Melalui pemutakhiran dan pengetatan data, Imron menambahkan bahwa pihak yang tidak berhak dapat dieliminasi atau setidaknya diminimalkan. Ia juga mengakui bahwa selama ini masih ditemukan praktik kecurangan, termasuk dari kalangan masyarakat mampu.
”Karena memang yang harus diakui, ada data mereka yang sebenarnya tidak valid,” kata dia.
Ia mencontohkan kasus kendaraan pribadi seperti Innova Reborn tahun 2020–2021 yang sebelumnya masih bisa menggunakan Biosolar akibat data yang tidak valid. Dengan sistem baru, hal tersebut tidak lagi diperbolehkan.
”Nah, sekarang tidak boleh lagi,” ujarnya.
Meski demikian, Imron menekankan pentingnya menjaga kemudahan akses bagi pengguna yang memang berhak, seperti sopir truk angkutan. Oleh karena itu, ia mengapresiasi langkah Pertamina yang menyediakan layanan helpdesk untuk membantu proses validasi.
“Para sopir truk angkutan tidak perlu bingung lagi. Mereka bisa langsung menuju helpdesk untuk memulihkan barcode -nya. Karena mereka memang termasuk yang berhak,” kata dia.
Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut, Pertamina telah membuka 147 helpdesk di wilayah Jawa Timur. Layanan ini ditujukan untuk membantu pengguna yang mengalami kendala QR Code saat transaksi, sekaligus mempercepat proses verifikasi ulang.
Langkah serupa juga mendapat respons positif di wilayah lain. Di Jawa Tengah dan DIY, Wakil Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jateng–DIY, Dedy Untoro Harli, menyampaikan apresiasi atas kemudahan layanan dan koordinasi yang diberikan Pertamina.
“Kami dari Aptrindo melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina. Sebagian besar barcode-barcode tersebut telah Kembali normal dan bisa dipakai seperti sedia kala. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang sudah mengumpulkan data maupun kepada pihak Pertamina yang mau bekerja sama melakukan koordinasi sehingga kami bisa melakukan pekerjaan kami dengan baik,” kata Dedy. (ril)