kabartuban.com – Menjelang sensus ekonomi 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban bakal merekrut sekitar 1000 petugas sensus. Sensus 10 tahunan tersebut rencananya akan digelar pada bulan Mei 2016 mendatang, dan seluruh petugas sensus ekonomi nantinya akan disebar di 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Kabupaten Tuban, Prayogo Setyo Widodo menyatakan, proses rekrutmen petugas sensus ekonomi 2016 tersebut akan dlakukan pada bulan Januari ini. Pengumuman rekrutmen akan mulai disebarkan pada pekan depan baik melalui selebaran, brosur maupun melalui website resmi BPS Tuban.
“Untuk Kabupaten Tuban ada sekitar seribu petugas yang dibutuhkan, dan akan direkrut untuk melakukan sensus ekonomi 2016,” ungkap Widodo saat ditemui di kantornya, Kamis (14/1/2016).
Widodo menjelaskan, sensus ekonomi merupakan proses pendataan kepada seluruh usaha non pertanian yang ada, guna mengetahui posisi peluang serta daya saing usaha, serta sebagai landasan perencanaan dan pengambilan kebijakan.
“Nantinya, yang akan didata adalah semua jenis usaha mulai mikro, kecil, menengah hingga besar, serta usaha dibidang jasa, di luar usaha pertanian. Sebagaimana diatur undang-undang statistik Nomor 16 tahun 97, BPS bertanggungjawab kepada tiga kegiatan sensus, yakni sensus penduduk, sensus pertanian dan sensus ekonomi,” imbuhnya.
Sementara itu, data yang dihimpun kabartuban.com menyebutkan, hasil sensus pada 2006 tercatat kurang lebih 109.000 usaha non pertanian yang ada di Kabupaten Tuban. Jumlah tersebut terdiri dari berbagai sektor usaha, seperti perdagangan, jasa, pertambangan, transportasi dan sektor lainnya.
Untuk diketahui, Sensus Ekonomi merupakan salah satu amanah BPS seperti yang tertera dalam Undang-undang Statistik Nomor 16 tahun 1997. Sensus Ekonomi telah dilaksanakan empat kali, yaitu tahun 1976, 1986, 1996, 2006, dan kali ini akan dilaksanakan kembali tahun 2016.
Sensus ekonomi yang dilaksanakan 10 tahun sekali tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi potret utuh perekonomian bangsa, sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. (im/riz)
