kabartuban.com – Tidak adanya anggaran untuk satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas), ditengarai akan cukup merepotkan kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sejumlah KPPS mulai mengeluhkan hal itu, dan KPUD Tuban bersama sejumlah KPUD yang lain terus menyampaikan usulan kepada KPUD Jawa Timur.
Anggota KPUD Tuban, Wasis Susilo mengatakan, “Tidak adanya anggaran untuk Linmas memang sangat menyulitkan. Kami dan dan sejumlah KPUD lain di Jawa Timur juga masih terus mengusulkan hal itu,” ungkapnya.
Saat ditemui wartawan media ini, Senin (10/3/2014), Wasis juga menjelaskan bahwa jika sampai pada pelaksanaannya pihak KPU Pusat tidak mampu mengusahakan anggaran untuk Linmas, maka sesuai rencana alternatif, anggota KPPS akan merangkap fungsi sebagai kemanan di TPS.
Terkait keamanan, Wasis juga menambahkan, “Untuk keamanan secara umum, kita memang dibantu penuh oleh pihak Polri dan TNI. Namun secara efisien di TPS, tentu akan sangat berbeda jika ada Linmas dan tidak ada Linmas. Karena Polri dan TNI bekerja dalam hal keamanan secara umum,” imbuhnya.
Menurut sejumlah informasi yang dihimpun kabartuban.com, sejak awal KPU Pusat telah mengajukan anggaran untuk Linmas sebesar 1,7 Triliun. Namun anggaran tersebut tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Informasi yang didapat pada Februari 2014 yang lalu itu juga menyebutkan bahwa pada awalnya KPU mengajukan honor untuk Linmas sebesar 400 ribu rupiah.
Sementara itu, Wasis juga mengaku bahwa turunnya anggaran operasional TPS cukup menghawatirkan. “Pada pemilu dulu anggaran TPS 750 ribu dan sekarang menjadi 500 ribu. Jika TPS yang berada di daerah – daerah pelosok, tentu ini bisa kurang. Untuk Listrik, perlengkapan, dan yang lain bisa tidak cukup. Oleh karena itu, kami juga berharap Pemerintah Daerah dapat membantu mengatasi hal itu,” pungkasnya. (ipul/im)
