kabartuban.com – Tahun 2017 mendatang, Kabupaten Tuban akan dijadikan pilot project oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Pilot project itu dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Guna mendukung program itu Pemkab Tuban diminta menimba ilmu ke Pemkab Banyuwangi dalam mendorong percepatan perbaikan tata kelola pemerintahannya.
Seperti diketahui, Pemkab Banyuwangi yang telah diberikan pendampingan secara intensif oleh Kementerian PANRB, sukses menerapkan e-village performance budgeting dengan mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan.
“Di Banyuwangi kan sudah dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi kita tinggal mengadopsi dalam pelaksanaannya, baik itu, E-Goverment, E-Planing dan E-Budgeting, ” terang Wabup Tuban, Noor Nahar Hussein, Kamis (15/12/2016).
Jadi, lanjut Wabup Noor Nahar, kita tidak usah mencoba atau membuat upaya-upaya yang rumit. Karena setelah dievaluasi oleh kementerian PANRB Banyuwangi sudah cukup berhasil,.
Masih terang Noor Nahar, ke depannya akan dilakukan perbaikan-perbaikan dan evaluasi yang dicocokkan dengan kondisi Tuban dan akan didahului dengan komitmen bersama antara Pemkab Tuban dan Kementerian PANRB.
“Pertama kita akan mengharmonisasikan antara program-program yang sudah ditetapkan di RPJMD melalui tahapan-tahapan pelaksanaan yang tepat oleh masing-masing SKPD yang sudah ditetapkan jadi Perda,” paparnya.
Dikatakan oleh Noor Nahar, Kalau dulu ada Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sekarang harus ada harmonisasi, koordinasi dan penyelarasan antara RPJM Daerah dengan RPJM Provinsi dan RPJM Nasional.
“Kalau dulu dijaman Orde Baru semua ditetapkan oleh pusat, kalau sekarang setiap daerah harus mempunyai otoritas dan otonomi sendiri sehingga setiap pembangunan yang direncanakan bisa terfokus dan terlaksana denagn baik,” tutupnya.(har)