kabartuban.com – Kurang lebih 22 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) masih ada di Kabupaten Tuban, sementara pemerintah setiap tahun hanya mampu penuntasan RTLH kurang lebih 2.000 unit saja. Itu artinya membutuhkan waktu paling tidak 11 tahun untuk menyelesaikan persoalan RTLH di Kabupaten ini.
“Jumlanya 2019 sedang didata, tahun ini 2.000an, tapi sekali lagi tidak mungkin selesai pada tahun 2021,” Ujar Sekertaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana.
Budi menjelaskan, tahun ini, pemerintah tengah mendorong desa ikut terlibat dalam pengentasan kemiskinann dan perbaikan rumah tidak layak huni pada desa masing masing, melalui dana desa yang diterima pemerintah desa.
“Kita mulai tahun ini berusaha mendorong desa, dan memang dimungkinkan, dana desa melalui program kemiskinan, dari sumber dana desa itu untuk RTLH,” terang Budi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Kabupaten Tuban, Sudarmaji, mengatakan, jika penanganan RTLH akan melalui beberapa sumber, disamping sumber dana Anggarap Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga sumber sumber lain seperti pemerintah pusat, termasuk keterlibatan perusahaan perusahaan besar yang ada di Kabupaten Tuban.
“Ada APBD dan sekarang aka disinergikan dengan APBDes, insyaallah bisa menangani 1,644 unit, ditambah pemerintah pusat 247 unit, belum dari CSR perusahaan, dan Baznas,” kata Darmuji. (Luk)