kabartuban.com – Di tengah pembangunan infrastruktur yang digencarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban justru menurun drastis dari yang sebelumnya pada 2022 berada pada angka 8,88% pada 2023 menjadi 4,36%. Data tersebut bersumber dari data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Tuban.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Miyadi mengkritisi hal ini dalam rapat gabungan komisi DPRD Tuban bersama eksekutif kala membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 di ruang Paripurna.
“Hal ini yang justru jadi problem berat bagi pemerintahan Mas Lindra. Sehingga ketika mau mengurangi angka kemiskinan agak kesulitan, karena program diarahkan ke infrastruktur. Menurut asumsi mereka pembangunan infrastruktur akan mengurangi kemiskinan, tapi ternyata tidak,” ujarnya, Sabtu (27/07/2024).
Disebutkan olehnya, pada pemerintahan Lindra ini pembangunan infrastruktur dijalankan dengan gencar dan mengesampingkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan ekonomi.
Salah seorang anggota Komisi I DPRD Tuban asal Partai Hanura, Mohammad Musa menyebutkan turunnya perkembangan ekonomi yang hampir 50% ini membuat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban menjelang masa akhir jabatan Lindra berada di bawah rata-rata Provinsi.
Menurutnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Tuban kerap kali merencanakan kebijakan dengan jalan pintas menjiplak program yang sudah ada sebelumnya.
“Masing-masing OPD, sudah saya sampaikan ke Pak Joko (Kepala Bappeda) bahwa semua copy paste. Mbok ya ada terobosan sehingga bisa bersaing dengan daerah lain. Masak dengan APBD mendekati angka Rp.3 triliun kok kita kalah dengan Kabupaten Lamongan,” paparnya dengan geram.
Musa juga menekankan pentingnya melakukan inovasi agar dapat mengentaskan kemiskinan meski diakuinya hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan.
“Kemudian terkait ketenagakerjaan, bahwa kebijakan yang mengarah untuk mengentaskan angka pengangguran di kabupaten sangat minim sekali. Koordinasi antar OPD juga tidak sinkron,” lanjutnya.
Menanggapi kritikan tajam dari para legislator, Budi Wiyana selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban berdalih jika pertumbuhan ekonomi yang menurun itu diakibatkan faktor pemulihan pasca pandemi Covid-19 membuat laju pertumbuhannya naik turun.
“Pasca Covid-19 di Tahun 2022 memang ada kenaikan yang pesat karena rumus dari pertumbuhan ekonomi itu pertumbuhan di masing-masing sektor. Lalu kondisinya itu kan dari drop sehingga naik, kemudian tahun ini kondisinya sudah relatif stabil. Kenaikannya memang tidak sedrastis seperti 2022, tapi tidak ada goncangan ekonomi terlalu drastis,” ucap Budi.
Disampaikannya juga bahwa pada 2024 ini Pemkab Tuban telah menargetkan pertumbuhan ekonomi naik sebesar 4-5% dengan meningkatkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tuban. (za/zum)