kabartuban.com – Tidak dilibatkannya TNI dan Polri dalam Seleksi Paskibraka Jawa Timur dan Nasional untuk Kabupaten Tuban tahun 2012 disesalkan oleh beberapa kalangan di Tuban. Penyesalan tersebut diantaranya datang dari Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Tuban Agus. Menurut Agus, hal ini perlu dipertanyakan karena selama ini tradisi pelatihan paskibraka selalu melibatkan TNI dan Polri. “Ranah tersebut selama ini menjadi wilayahnya,” ujar Agus kepada kontributor kabartuban.com.
Sedangkan Menurut Juru Bicara LSM Budi Pekerti Tuban Hadi R menyatakan prihatin adanya persoalan tersebut, pasalnya TNI dan Polri merupakan institusi yang selama ini menjadi pelatih Paskibraka. “Kalau TNI dan Polri tidak dilibatkan, ada indikasi titipan untuk jadi peserta paskibraka. Pasalnya sertifikat paskribraka dapat digunakan sebagai point tambahan untuk dapat mudah masuk TNI dan Polri,” tegasnya.
Hadi juga menambahkan, hal ini menyebabkan kecemburuan antar para peserta seleksi Paskibraka. Seleksi paskribraka yang diadakan pada 12/4 lalu, bertempat di Aula Disdikpora Kabupaten Tuban yang diikuti seluruh siswa SLTA kelas satu dan dua (I dan II). Masing-masing sekolah diwakili tiga (3) putra dan tiga (3) putri yang secara keseluruhan berjumlah 150 siswa (putra dan putri).
Penilaian dalam seleksi tersebut diantaranya, test bahasa inggris, kewarganegaraan yang mencakup NKRI, Bendera Negara Republik Indonesia dan produksi unggulan Kabupaten Tuban serta tempat wisata andalan Tuban. Selain itu, peserta ukur tinggi badan dan berat badan idealnya, dan yang paling penting kecakapan baris berbaris.
Dari 160 peserta diambil lima (5) putra dan lima (5) putri untuk mewakili Kabupaten Tuban ke Provinsi Jawa Timur. Juri penilaian berasal dari, Polinmasbang Kabupaten Tuban, Purnawirawan Paskibraka Indonesia (PPI) yang ada di Tuban dan Tim dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tuban.
Sementara itu, Kabid Pordikmas dan Jarahnitra Disdikpora Kab. Tuban Drs. Toni Sudiyantono, M.Pd. Mengatakan tidak dilibatkannya TNI dan Polri dalam seleksi tersebut memang sengaja. “Kami sengaja tidak melibatkan mereka karena banyak titipan yang tidak potensi dan kami yang ditegur panitia Jatim, mereka hanya ingin mendapatkan sertifikat saja dan tidak mempunyai kemampuan yang telah di tetapkan, kalau sudah meiliki sertifikat akan mudah masuk TNI dan Polri ,” ungkap Toni.
Kepada kontributor kabartuban.com di ruang kerjanya Toni menjelaskan Polri yang bisa menjadi juri hanyalah bagi mereka yang pernah training of trainer (TOT). “Masalah dana kami pinjam mas, karena dana belum cair dan sekarang masih di bendahara keuangan,” ungkap Toni. (ga/zen)