kabartuban.com — Saat menghadiri acara Deklarasi Kabupaten/Kota Lengkap, Implementasi dan Penyerahan Sertifikat Elektronik Tahun 2024 di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Selasa (08/10/2024), Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono mengungkapkan dukungannya terhadap percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digagas oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI.
Dalam acara itu, Adhy menyampaikan pendapatnya terkait percepatan dan perkembangan sektor pertanahan yang dirasa sangat krusial sehingga dibutuhkan transformasi digital untuk memaksimalkan pendataan demi keuntungan masyarakat.
“Kesungguhan kami tentunya seiring dengan kebijakan Pak Menteri untuk sama-sama bagaimana membuat masyarakat menjadi aman, tenang atas kepemilikan tanah. Saya sangat salut atas transformasi digital dalam sebuah reformasi birokrasi yang sangat cepat dari Kementerian sampai ke bawah,” paparnya dikutip dari Detikjatim.
Adhy juga beranggapan bahwa hal tersebut menjadikan pelayanan publik lebih akuntabel, cepat dan efisien. ATR/BPN dikatakannya juga telah meletakkan dasar hukum agar masyarakat Indonesia berdaya ekonomi mandiri dari hasil aset BPN.
Sedangkan berdasarkan data BPN Jatim, capaian PBT PTSL di wilayahnya pada tahun 2024 sangat mengagumkan lantaran PBT bidang bisa mencapai 112,9% dari target 457.935 bidang, sedangkan PBT luas telah tercapai 110,6% dari target 387.071 Ha.
Percepatan urusan pertanahan selama ini menurut Pj Gubernur Jatim telah memberikan dampak positif bagi daerah, khususnya dalam bidang perkembangan ekonomi dan finansial.
“Dengan adanya deklarasi ini, Jawa Timur sangat terbantu, bahwa pada akhirnya Jawa Timur bisa mempercepat semua urusan terkait dengan pertanahan karena dari tanah itu kami juga mendapatkan manfaat,” ungkap Adhy.
Ditambahkannya, dampak yang paling terasa saat ini adalah adanya peningkatan investasi yang masuk ke Jawa Timur sebesar 14,9% dan tidak ada persoalan terkait dengan status tanah,” ucapnya lagi.
Di sisi lain, Menteri/Kepala ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan pentingnya deklarasi Kabupaten/Kota untuk mencegah gap atau overlap pada aset masyarakat maupun pemerintah sehingga bisa meminimalisir sengketa maupun konflik yang terjadi di lapangan.
“Jawa Timur menjadi salah satu provinsi role model atau percontohan karena selain provinsinya besar dengan 38 Kabupaten/Kota, di sini masyarakat juga ada banyak sekali, sehingga potensi besar tapi tantangannya juga tidak sedikit,” ujar AHY.
AHY juga mengungkapkan tantangan yang akan dihadapi selanjutnya, yaitu mensosialisasikan transformasi digital ke masyarakat supaya masyarakat dapat memahami dan pemerintah terus berproses, bukan hanya berhenti di penyelenggaraan saja. (za)