kabartuban.com – Ratusan warga dari Desa Remen dan Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, menggelar aksi demonstrasi di depan pintu masuk PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Senin (27/10/2025). Massa menuntut perusahaan memberikan kompensasi pasca-insiden kebakaran pompa yang sempat memicu kepanikan warga sekitar.
Selain kompensasi, massa aksi juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain, di antaranya prioritas tenaga kerja lokal dan perbaikan komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat.
Koordinator aksi, Sutrisno, mengatakan tuntutan utama warga adalah pemberian kompensasi dalam bentuk paket sembako senilai Rp300 ribu per kepala keluarga (KK). Meski tidak menimbulkan korban jiwa, insiden tersebut disebut menimbulkan dampak psikologis yang cukup besar bagi warga, terutama anak-anak.
“Anak-anak, termasuk keponakan saya, mengalami trauma saat melihat asap hitam dari flare. Mereka ketakutan. Ini contoh kecil dampak yang kami rasakan,” ujarnya.
Sutrisno menambahkan, beberapa warga juga sempat mengalami gangguan kesehatan seperti diare dua hari setelah kejadian.
Dari data yang dihimpun, jumlah penerima kompensasi yang diusulkan mencapai sekitar 2.000 KK, terdiri dari 1.200 KK di Desa Remen dan 780 KK di Desa Tasikharjo.
Selain kompensasi, warga juga menuntut agar TPPI memberikan prioritas bagi tenaga kerja lokal organik dalam setiap proses rekrutmen. Menurut mereka, selama ini peluang kerja di lingkungan perusahaan lebih banyak diatur oleh Kilang Pertamina Internasional (KPI), sehingga warga sekitar sulit mendapatkan kesempatan.
“Kami hanya minta ada skala prioritas, misalnya dua persen untuk warga lokal,” tegas Sutrisno.
Tuntutan lain yang disuarakan adalah perlunya meningkatkan komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat melalui pengaktifan kembali fungsi humas TPPI. Warga berharap keberadaan humas dapat menjadi jembatan informasi dan menampung keluhan masyarakat secara terbuka.
“Kami ingin humas perusahaan aktif lagi dan ada kuota humas, Komunikasi selama ini terasa kurang,” tambahnya.
Sutrisno juga menyebutkan bahwa warga menolak ajakan audiensi tertutup dari manajemen TPPI. Mereka khawatir hasil pertemuan di dalam kantor akan menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kami ingin semua proses dilakukan terbuka di depan masyarakat agar tidak ada fitnah atau salah paham, dan kami meminta untuk audiensi agar dilakukan dibalai desa” jelasnya.
Warga juga mengaku khawatir insiden serupa akan terulang kembali, mengingat sebagian infrastruktur pabrik dinilai sudah berusia tua dan membutuhkan perbaikan.
“Pabrik ini berdiri sejak 1997 dan beroperasi sejak 2004. Sudah banyak jalur yang harus diperbaiki. Kami takut kebakaran seperti kemarin terjadi lagi,” ujarnya.
Menanggapi aksi tersebut, Area Manager CSR & Comrell PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Tinoto Hadi Sucipto, menjelaskan bahwa sejak insiden terjadi, perusahaan telah berulang kali melakukan pertemuan dengan masyarakat yang ditengahi oleh Forkopimca dan Kalaksa BPBD. Namun, belum bisa diterima oleh masayarakat, dua tuntutan utama, yakni kompensasi dan tenaga kerja lokal, masih menjadi pembahasan.
“Sejak pertemuan pertama hingga ketiga, warga tetap menyampaikan dua tuntutan utama itu,” kata Tinoto.
Menurutnya, manajemen TPPI pada dasarnya terbuka terhadap penyelesaian. Namun, pihaknya menilai perlu adanya mediator independen agar penilaian terhadap tuntutan warga bersifat objektif dan hasilnya dapat diterima semua pihak.
“Kami berharap ada pihak ketiga yang bisa menjadi penengah dan menilai secara objektif apa yang menjadi tuntutan warga,” jelasnya.
Terkait permintaan kompensasi senilai Rp300 ribu per KK, Tinoto menyebutkan bahwa angka tersebut belum disampaikan oleh warga kepada perusahaan, Saat disinggung apakah TPPI mampu memenuhi nilai tersebut, pihaknya menyebutkan masih perlu kajian dan justifikasi dari pihak-pihak terkait.
Menjawab kekhawatiran masyarakat soal potensi kebakaran berulang, Tinoto memastikan bahwa TPPI telah melakukan evaluasi dan mitigasi internal untuk menjamin keamanan operasional.
“Kami sudah melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk dari sisi keselamatan. Sistem keamanan akan terus ditingkatkan agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, warga masih bertahan di lokasi aksi. Mereka menegaskan akan melanjutkan demonstrasi hingga empat hari ke depan jika belum tercapai kesepakatan dan mengancam akan mendirikan tenda di dua pintu utama. (fah)
