kabartuban.com – Wisata Sendang Gemuntur (WSG) di Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, yang dulu digagas sebagai wahana air unggulan, kini justru menyuguhkan pemandangan yang memprihatinkan. Alih-alih menjadi primadona, kawasan ini berubah menjadi tempat sunyi dan terbengkalai.
Dibangunnya WSG semula diharapkan mampu menjadi primadona wisata lokal sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar. Untuk mewujudkan harapan itu, berbagai sumber pendanaan pun digelontorkan, antara lain dari program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) sebesar Rp205 juta, serta Alokasi Dana Desa (ADD) Senori senilai Rp240 juta pada tahap awal.
Tak berhenti di situ, menurut informasi yang berhasil dihimpun media ini, pendanaan melalui CSR bahkan dikucurkan hingga tiga kali, dengan nilai hampir setara dengan tahap awal, hingga tahun 2022.
Pada 2023, Wisata Sendang Gemuntur sempat diresmikan meriah dengan gelaran festival tongklek dan sholawatan yang diikuti antusiasme warga. Namun, tak berselang lama, geliat tersebut meredup. Kawasan wisata ini tutup dan kini nyaris tak tersisa bekas aktivitas.
Pantauan di lokasi menunjukkan, jembatan bambu yang dulu membentang di tengah sendang sudah tak berbekas. Deretan kios UMKM yang dulu semarak kini raib tak berjejak.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku sejak awal pembangunan, proyek wisata ini terkesan dipaksakan. Ia menilai lokasi tersebut tidak memiliki daya tarik kuat, hanya mengandalkan sendang yang dulunya dipakai warga untuk kebutuhan air bersih.
“Kalau melihat kondisinya sekarang, dan membandingkan dengan jumlah anggaran yang digelontorkan dari CSR dan desa, hasilnya sungguh jauh dari kata maksimal,” ungkapnya saat ditemui, Rabu (9/4/2025).
Ia menambahkan, problem lain adalah soal status lahan. Area sendang memang tanah milik desa, namun lahan parkir dan foodcourt justru merupakan tanah sewaan.
“Dulu waktu awal buka memang sempat ramai, setelah itu ya sepi, orang-orang tidak tertarik lagi,” ujarnya.
Kepala Desa Senori, Syaiful Munir, saat dikonfirmasi, membenarkan bahwa wisata tersebut sudah mangkrak sejak awal 2024. Menurutnya, penyebab utama adalah ketidakmampuan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam mengelola potensi yang ada.
“Kalau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih berjalan, tapi setelah diserahkan ke Pokdarwis, ya akhirnya seperti itu,” ucap Munir saat ditemui di kediamannya.
Terkait penggunaan ADD untuk pembangunan wisata, Munir membantahnya. Ia menegaskan bahwa proyek WSG murni didanai dari CSR PT SIG. Desa, kata dia, hanya bertugas mengawasi.
“Desa hanya sebatas pengawasan, tidak terlibat dalam teknis pengelolaan,” katanya.
Saat disinggung tentang keberadaan kontainer-kontainer UMKM yang kini menghilang, Munir menjelaskan bahwa kontainer tersebut telah dialihfungsikan oleh BUMDes menjadi bak sampah, bagian dari program CSR lain dari PT SIG.
Munir mengaku tidak mengetahui secara rinci total dana CSR yang telah dicairkan. Ia menyarankan wartawan untuk meminta keterangan langsung kepada BUMDes.
“CSR dari PT SIG memang ada tiga kali penggelontoran dana, untuk detailnya silakan tanya ke BUMDes,” pungkas Munir.
Sementara itu, Ketua BUMDes Senori, Ahmad Ghoni Habibi, saat dikonfirmasi pada Sabtu (12/4/2025) siang, belum memberikan komentar mengenai masalah ini.
Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Community Development Officer SIG, Suhadak, namun hingga berita ini diterbitkan, mereka belum memberikan tanggapan secara resmi. (fah)
