kabartuban.com – Angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur menurun, tercatat dalam data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024 mencapai 9,79 persen, turun 0,56 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 10,35 persen per Maret 2023.
Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian ini, yang untuk pertama kalinya menempatkan angka kemiskinan di Jawa Timur di bawah 10 persen.
“Ini merupakan penurunan angka kemiskinan yang sangat signifikan dan merupakan hasil kerja keras serta akumulasi dari beberapa tahun, terutama lima tahun terakhir. Kami berupaya agar kemiskinan di Jawa Timur turun menjadi satu digit. Alhamdulillah, ini terjadi,” ungkapnya pada Senin (08/07/2024).
Adhy memaparkan beberapa faktor di balik keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, termasuk upaya pengurangan beban pengeluaran keluarga masyarakat miskin, pemberian bantuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pengurangan wilayah kantong-kantong kemiskinan.
“Melalui ketiga strategi tersebut, Alhamdulillah per Maret 2024 kita mampu menurunkan angka kemiskinan Jawa Timur hingga 206.120 jiwa. Bahkan, penurunan di Jawa Timur ini berkontribusi 30,4 persen terhadap penurunan angka kemiskinan nasional,” papar Adhy.
Sejalan dengan itu, Kabupaten Tuban juga merasakan penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Tuban yang terakhir diperbarui pada 2023, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban berada pada angka 14,91 persen, turun dari 15,02 persen pada tahun sebelumnya.
Menanggapi hal ini, Mahendra Yanu Putra Perdana, Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana dan Kepahlawanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemerintah Desa (Dinsos P3A dan PMD) Kabupaten Tuban, menjelaskan kondisi kemiskinan di wilayahnya.
Kemiskinan di Kabupaten Tuban, menurut Mahendra, tersebar di setiap wilayah karena setiap kecamatan memiliki warga yang tergolong dalam kalangan tidak mampu. Namun, angka kemiskinan ini didominasi oleh wilayah pedesaan.
“Kalau untuk sebarannya, kebanyakan di wilayah pedesaan. Satu contoh, indikator-indikator seperti kondisi rumah yang tidak layak dan pekerjaan yang serabutan atau tidak punya pekerjaan sering kali ditemukan di desa-desa,” ungkapnya saat ditemui di Kantor Dinsos P3A dan PMD Senin, (15/07/2024).
Faktor lain yang disebutkan olehnya adalah banyaknya orang tua yang ditinggal oleh anak-anak mereka ke luar daerah, sehingga banyak lansia yang hidup sebatang kara, terutama di desa-desa.
Untuk memantau kondisi kemiskinan, Mahendra menyebutkan bahwa pemerintah terus berupaya melakukan update terkini bersamaan dengan serangkaian kegiatan sosial dan pemberian bantuan.
“Data itu sangat dinamis, dan kita bicara data itu memang melibatkan banyak stakeholder, tidak bisa satu unsur saja,” tambahnya.
Menurutnya, untuk mengurangi angka kemiskinan diperlukan kerjasama yang baik dari semua unsur dalam pemerintahan, tidak hanya bergantung pada Dinas Sosial saja. (za/zum)