kabartuban.com – Pada tahun 2018, Indonesia menggelar 171 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Kemudian pada tahun 2019 mendatang, negeri ini akan menggelar pesta demokrasi untuk menentukan anggota Legislatif dan Presiden. Begitu pula di Kabupaten Tuban, iklim politik telah menyelimuti Bumi Wali dan menjadi bagian dari situasi sosial masyarakat saat ini.
Saat ini kekuatan politik di legislatif Tuban masih di dominasi “Barisan Hijau”. Sebagai Partai yang memiliki kursi terbanyak di DPRD Tuban, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tentunya tidak ingin kekuasaannya berakhir. Berbagai upaya dilakukan untuk bisa mempertahankan “kekuasaan” politik di Tuban.
PKB menargetkan perolehan 20 kursi dalam Pemilu 2019, sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Tuban, Miyadi, setelah partainya dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU Kab) Tuban, Kamis 1 Pebruari 2018 yang lalu.
Pertarungan perebutan kursi DPR Tuban sepertinya lebih mendominasi pembicaraan, dibandingkan pemilihan Presiden yang juga akan dilaksanakan dalam waktu yang sama. Pasalnya, pasca Pemilu 17 April 2019 nanti, Tuban akan memiliki agenda politik selanjutnya yaitu pemilihan Kepala Daerah. Kasak kusuk siapa yang bakal dicalonkan oleh “barisan hijau” untuk menjadi pengganti H. Fathul Huda nanti mulai diperbincangkan. Tentu saja, peta kekuatan Pilkada ke depan juga akan sangat ditentukan hasil pemilihan legislatif 2019 mendatang.
Sejumlah nama mulai berkeliaran yang digadang mencalonkan diri untuk menggantikan H. Fathul Huda sebagai Bupati Tuban. Namun belum ada sinyal dari PKB yang menunjukan kandidat kuat. Berbeda dengan “kubu kuning” yang dikenal sebagai rival legendaris “barisan hijau”, dengan terang telah mempersiapkan calonnya.
Mantan Bupati Tuban Haeny Relawati Rini Widyastuti mulai show of force. Berusaha merajut kembali simpatisan dan loyalitas gerbong politiknya. Meskipun Partai Golkar ditinggal sejumlah kader unggulannya, Partai Golkar Tuban di bawah kepemimpinan Adiya Halindra Faridzki berusaha untuk bangkit dan menancapkan kembali kekuasaan di Kabupaten Tuban.
Kepada kabartuban.com secara tegas Lindra mengatakan, bahwa dirinya tidak mentargetkan jumlah kursi, namun Golkar harus jadi pemenang di Pileg 2019 dan ketua DPRD Tuban harus dari Partai Golkar. Dengan tegas, Lindra juga menyatakan dirinya siap untuk mencalonkan diri sebagai Bupati pada Pilkada mendatang.
“Pilkada berikutnya saya maju sebagai calon Bupati Tuban, dan siapa yang menjadi pesaing besok tidak menjadi masalah selama untuk kebaikan Kabupaten Tuban, dan saya yakin mampu,” ungkap Lindra putra mantan bupati Tuban Haeny Relawati Rini Widyastuti itu.
Di lain pihak, sejumlah Partai Politik juga mulai bergairah dan bergerak secara masif di Kabupaten Tuban. Sebut saja Partai Nasdem yang baru saja dikunjungi Ketua Umumnya Surya Paloh di Bumi Wali. Partai Gerindra dengan lokomotif kepengurusan barunya. Partai Hanura yang disuntik kader kawakan jebolan Partai Golkar. Dan juga partai – partai lainnya yang tidak kalah siap dalam pertarungan Pemilu 2019 nanti.
Pemilu 2019 di Kabupaten Tuban bukan hanya soal legislatif dan Presiden, namun menjadi titik awal genderang pertarungan perebutan kursi kepemimpinan Kabupaten Tuban. Apakah pertarungan legendaris Hijau Vs Kuning akan kembali terulang lagi untuk kesekian kalinya. Atau kah akan ada poros baru dalam koalisi yang akan menjadi kekuatan baru. Semua akan terjawab pasca pemilihan legislatif usai. (im)
