kabartuban.com – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur mengajak untuk dilakukannya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sebagai upaya optimalisasi dalam mewujudkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Kepala BPKAD Jawa Timur, Aris Mukiyono, menegaskan bahwa saat ini pemerintah sedang menilai evaluasi Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk menentukan provinsi atau daerah yang memiliki kecakapan dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan berbasis digital.
“Untuk optimalisasi mewujudkan ETPD maka membutuhkan peran tim percepatan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD),” ujar Aris dalam siaran pers sebagaimana kami kutip dari Antara, Kamis (25/04/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Aris Mukiyono menyatakan keinginan BPKAD Jawa Timur untuk memanfaatkan peluang tersebut, sambil mengimbau OPD di provinsi maupun daerah bersikap aktif dalam rangkaian kinerja TP2DD yang harus terangkum dengan baik, serta pencapaian yang harus sesuai target agar program digitalisasi lebih optimal.
Motivasi utama BPKAD Jawa Timur adalah mewujudkan ETPD yang baik, sebab perekonomian di wilayahnya merupakan skala terbesar setelah nasional. Penerapan ETPD yang akurat, transparan, dan akuntabel diharapkan akan mendukung realisasi pengelolaan keuangan secara nasional.
Sementara itu, Asisten Direktur Bank Indonesia regional Jawa Timur, Siti Senorita Printaningrum, dalam forum tersebut mengatakan bahwa pemerintah provinsi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang pada 2023 menempati enam besar provinsi dengan penerapan TP2DD terbaik. (zum/red)