kabartuban.com – Warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban menolak sosialisasi hasil kajian dampak flare yang dilakuakan oleh tim LPPM ITS. Namun, Field Administrationt Superintendent (FAS) JOB PPEJ, Akbar Pradima menyatakan, hasil kajian tersebut merupakan dasar untuk laporan ke SKK Migas terkait pencairan dana kompensasi.
“Hasil kajian dari tim LPPM ITS kan sebagai dasar kita untuk menyampaikan kompensasi, berhubung karena hasil kajian ini tidak diberikan waktu untuk menyampaikannya, jadi saya berpikir dasar apalagi untuk menyampaikan ke SKK Migas,” terangnya kepada kabartuban.com, Selasa (4/10/2016).
Akbar melanjutkan, terkait dengan kompensasi, pihaknya akan terus membantu untuk menyampaikan ke SKK Migas Pusat, namun dia mengaku tidak bisa memutuskan untuk kedepannya.
“Kita akan bantu semaksimal mungkin, tapi saya nggak bisa mutusin seperti apa. Kalau tadi umpamanya dilakukan sosialisasi, kan closing hasil kajiannya, kita memperkuat juga dasar kita untuk menyampaikan hasil kajiannya,” pungkasnya.
Terkait tudingan yang beredar dari masyarakat, bahwa pihak JOB PPEJ yang sebelumnya tidak pernah menyampaikan sosialisasi hasil kajian dari Tim LPPM ITS, Akbar menjelaskan, bahwa hasil kajian selama ini sudah disampaikan kepada masyarakat melalui perangkat desa.
“Hasil kajian dari tim LPPM ITS ini sebenaranya jauh-jauh hari sudah kita sampaikan kepada masyarakat walaupun tidak masyarakat kita kumpulkan di balai desa, tapi perangkat desa itu setiap minggu setiap bulan datang ke kantor dalam rangka pencairan dana CSR kita sampaikan juga hasil kajiannya,” ungkapnya.
Akbar menambahkan, Hasil kajian flare atau gas buang dikatakan sejauh ini berada di bawah ambang batas. Jika standar ambang batas gas buang pada 5mm, setelah dilakukan kajian didapati gas buang tinggal 3mm. (har)