kabartuban.com – Kehadiran berbagai industri pabrikan di Tuban ternyata belum memberi pengaruh nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Hal ini tampak dari masih cukup tingginya angka kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan industri pabrikan. Demikian hasil, hasil penelitian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Simpul Jawa Timur, di desa-desa kawasan Ring I industri pabrikan yang telah beroperasi di Tuban menunjukkan, tingkat kehidupan masyarakat di masing-masing kawasan Ring I tersebut masih stagnan. Bahkan di sejumlah desa di temukan adanya peningkatan signifikan.
Di kawasan Ring I PT Semen Gresik, Tbk, misalnya, dari 10 desa yang masuk kawasan Ring I-nya, dua desa tercatat memiliki jumlah warga miskin cukup tinggi, yakni Desa Pongpongan, Kecamatan Merakurak dengan total penduduk miskin 496 jiwa dan Desa Gaji, Kecamatan Kerek dengan jumlah warga miskinnya mencapai 870 jiwa. “ Desa-desa lain di kawasan Ring I juga tercatat masih lumayan tinggi jumlah warga miskinnya. Itu kalau dihitung prosentase dari total penduduk yang tinggal di desa tersebut,” terang Miftahul Huda, Manager Litbang FITRA Simpul Jatim, Kamis (26/4)
Kondisi lebih lebih parah , lanjut Miftahul Huda, ditemukan di kawasan Ring I Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ). Penduduk di kawasan industri migas patungan Pertamina dengan perusahaan minyak Republik Rakyat China (RRC) itu rata-rata masih hidup di bawah bawah garis kemiskinan. Indikatornya, pendapatan per kapita mereka yang relatif sangat kecil, keadaan bangunan rumah yang masih belum memenuhi standart kelayakan serta tingkat partisipasi pendidikan yang rata-rata masih rendah. Hebatnya, tujuh desa yang masuk Kawasan Ring I pabrikan migas tersebut angka kemiskinannya melampoi desa-desa yang berada di luar wilayah Ring I.
Dibanding desa-desa lain yang masuk wilayah Kecamatan Soko, tujuh desa kawasan Ring I JOB PPEJ tercatat memiliki warga miskin lumayan besar, yakni Desa Sandingrowo 274 jiwa, Desa Pandanwangi 298 jiwa, Desa Rahayu 308 jiwa, Desa Simo 374 jiwa, Desa Sokosari 379 jiwa, Desa Sumurcinde 422 jiwa dan Desa Mojoagung 450 jiwa. “ Bandingkan dengan Desa Jegulo, Cekalang dan Pandanagung yang berada di luar kawasan Ring I. Jumlah warga miskinnya cuma 142 jiwa, atau kurang dari 3 persen ari total penduduknya,” jelas Miftahul Huda.
Keadaan tidak jauh beda juga dialami desa-desa Ring I PT Holcim Indonesia, Tbk. Dua desa yang menjadi penyangga utama pabrik semen milik Holdevin BV, Swiss ini, yakni Desa Merkawang dan Desa Glondonggede—keduanya masuk wilayah Kecamatan Tambakboyo, tercatat mengalami tingkat kemiskinan paling tinggi di banding desa-desa lain di wilayah tersebut. FITRA mencatat, Desa Merkawang memiliki penduduk miskin sebanyak 260 jiwa sedang Desa Glondonggede 242 jiwa.
Pabrikan semen ini memang belum beroperasi sepenuhnya di Tuban. Namun bukan berarti bisa luput dari tanggung jawab terhadap tingginya tingkat kemiskinan yang ada di wilayah Ring I-nya. Sebab kendati belum berproduksi, warga telah kehilangan asset-asset ekonomisnya karena sudah dinyatakan sah dimanfaatkan PT Holcim Indonesia, Tbk.
Menurut Miftahul Huda, fakta tingginya angka kemiskinan di masing-masing kawasan Ring I industri pabrikan tersebut menunjukkan belum seriusnya para pelaku industri melaksanakan kewajibannya mengangkat kehidupan masyarakat di sekitarnya. Memang, tambah Miftahul Huda, masing-masing industri pabrikan tersebut telah menyediakan dana khusus untuk program pemberdayaan masyarakat, terutama di kawasan Ring I. Namun program yang dikenal dengan Corporate Social Responcibility (CSR) tersebut dinilai belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Realisasi CSR, kata Miftahul Huda, selama ini hanya berbentuk carity atau sumbangan darurat dan hanya sebagian kecil yang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam arti yang sebenarnya. “ Buruknya lagi, banyak pula sektor-sektor yang tidak berkait dengan CSR ikut menikmati dana itu. Akibatnya masyarakat seringkali hanya kebagian sedikit dan tidak mampu menjadi solusi hilangnya asset-asset ekonomis yang telah dikuasai industri,” papar Miftahul Huda.
Pihak industri pabrikan sendiri keberatan jika angka kemiskinan yang masih tinggi di wilayah Ring I-nya tersebut semata-mata menjadi tanggung jawab perusahaan bersangkutan. Wahyu Darmawan, Kepala Seksi (Kasi) Bina Lingkungan PT Semen Gresik, Tbk di Tuban, saat diminta berpendapat mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk membantu peningkatan kesejahteraan warga di sekitar kawasan perusahaannya. Menurut Wahyu Darmawan, perusahaan seperti PT Semen Gresik, Tbk, sifatnya hanya membantu program Pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan. Pemerintahlah, kata Wahyu Darmawan, yang seharusnya bertangung jawab atas kondisi masyarakat seperti itu. “ Kemiskinan itu faktor penyebabnya banyak, jadi tidak semata-mata karena adanya industri,” sanggah Wahyu Darmawan.
Hal sama disampaikan Corporate Relation Manager PT Holcim Indonesia, Tbk, Ummu Azzizah. Ia mengatakan, kendati belum beroperasi, PT Holcim Indonesia, Tbk telah mengucurkan dana CSR lebih dari Rp 3 milyar. Dana sebanyak itu, kata Ummu Azizah, tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan darurat, tetapi lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ummu Azizah mengklaim pihaknya telah menyusun desain program CSR yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Salah satu contohnya, melakukan pembinaan usaha kecil dan peningkatan SDM warga di sekitar perusahaan. “ Kami sudah berkomitmen untuk membagi keuntungan dengan warga. Komitmen itu serius kami lakukan, bukan sekedar lips service,” tegas Ummu Azizah (bek)
