kabartuban.com – Nelayan di Desa Palang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, mengeluhkan berbagai persoalan yang terjadi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) setempat. Bukan hanya soal rumitnya proses perizinan kapal, namun juga mekanisme pembayaran hasil laut yang dinilai menyulitkan.
Salah satu nelayan, Irwan Wahyudi, mengungkapkan bahwa uang hasil tangkapan tidak langsung cair setelah pelelangan, sehingga menyulitkan para nelayan, terutama untuk menggaji Anak Buah Kapal (ABK).
“Kalau harus menunggu ikan laku dulu baru dibayar, itu jelas memberatkan. Uangnya kan bukan hanya untuk kami sendiri, tapi juga untuk para ABK,” ujar Irwan, Rabu (16/4/2025).
Akibatnya, banyak nelayan Palang lebih memilih membongkar hasil tangkapan mereka di TPI Brondong, Kabupaten Lamongan. Di sana, sistem pelelangan dianggap lebih cepat dan efisien. Setelah ikan ditimbang, uang langsung diterima.
Padahal, Irwan menyebut, nelayan Palang merupakan penyumbang besar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun sayangnya, perhatian terhadap kesejahteraan mereka dinilai masih minim.
Hal ini juga diakui oleh Kepala Desa Palang, As’ad. Menurutnya, TPI Palang memang perlu pembenahan, baik dari sisi fasilitas maupun pengelolaan. Ia menyebut sekitar 70 persen nelayan Palang kini lebih memilih sandar di Brondong, yang berdampak besar pada penurunan PAD desa hingga mencapai satu miliar rupiah.
“Fasilitas pelelangan di sini memang belum memadai. Ini perlu perhatian dari semua pihak agar nelayan tidak terus eksodus ke TPI lain,” ucap As’ad.
Tak hanya berdampak pada sektor ekonomi, perpindahan aktivitas nelayan juga berdampak sosial. As’ad menyebut, ibu-ibu sekitar yang biasanya bekerja menyortir ikan kini kehilangan penghasilan.
“Biasanya satu kapal butuh 60 orang untuk sortir ikan, dan bisa ada 6-7 kapal yang sandar di Brondong setiap hari. Itu jelas memengaruhi mata pencaharian warga,” tambahnya.
Masalah TPI ternyata tak hanya terjadi di Desa Palang. Nelayan di Desa Karangagung, yang masih dalam wilayah Kecamatan Palang, juga mengeluhkan kondisi dermaga yang tidak menjorok ke laut, sehingga menyulitkan kapal untuk bersandar.
Padahal, menurut data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tuban, pada tahun 2024 lalu telah dilakukan pengerukan oleh CV Bumi Konstruksi dengan anggaran mencapai Rp1,4 miliar yang bersumber dari APBD.
Meski demikian, nelayan setempat tetap berharap ada pengerukan lanjutan agar kapal lebih mudah bersandar.
“Harapannya ya boom-nya dikeruk lagi, Mas,” kata sejumlah nelayan secara serempak saat dikonfirmasi.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP2P) Tuban, Eko Julianto, mengaku pihaknya sudah beberapa kali membangun fasilitas sesuai kebutuhan nelayan. Soal TPI Palang, Eko menyebut sedang dilakukan evaluasi.
“Kami akan koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait. Mengenai PAD, saya tidak bisa jawab karena tidak membawa datanya,” ujar Eko singkat melalui pesan singkat, Kamis (17/4/2025). (fah)
