kabartuban.com – Komisi III DPRD Kabupaten Tuban menyoroti sejumlah sektor potensial yang dinilai belum tergarap maksimal dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), di antaranya sektor perikanan, pertambangan, serta pajak kendaraan bermotor dan reklame.
Sorotan itu mengemuka dalam rapat kerja pembahasan perubahan KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2025 bersama sejumlah mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (9/7/2025).
Ketua Komisi III, Tulus Setyo Utomo, menegaskan bahwa PAD dari sektor-sektor tersebut masih jauh dari potensi riil yang dimiliki daerah. Ia menyebut perlunya keseriusan dalam pengelolaan sektor kelautan dan pertambangan sebagai sumber pendapatan alternatif yang produktif dan berkelanjutan.
“Sektor perikanan dan pertambangan sangat potensial, tetapi belum tergarap serius. Ini bukan waktunya lagi hanya jadi wacana,” ujar Tulus.
Dalam rapat tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP2P) memaparkan sejumlah program strategis, seperti pembangunan rumah pakan ikan senilai Rp1,8 miliar dan pengolahan limbah menjadi tepung pakan mandiri. Tak hanya itu, rencana pembangunan Tambat Labuh Glondonggede tahun 2026 juga disebut sebagai upaya menggenjot PAD sekaligus perlindungan untuk kapal nelayan lokal.
Komisi III menyambut baik langkah tersebut, namun meminta agar perencanaan dilakukan lebih matang dan tepat sasaran. Menurut Tulus, sinergi lintas sektor sangat krusial untuk menjadikan potensi pesisir sebagai penggerak ekonomi baru.
“Potensi laut dan tambang kita besar. Tinggal bagaimana dieksekusi secara konkret dan akuntabel,” imbuhnya.
Selain potensi alam, Komisi III juga menyoroti kebocoran dalam sektor retribusi daerah, termasuk pajak reklame, air tanah, dan kendaraan bermotor. Tulus menilai, lemahnya pengawasan dan kurangnya inovasi menjadi penyebab minimnya kontribusi dari sektor tersebut.
Pajak kendaraan dan reklame yang merupakan wewenang Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD), dinilai belum memberikan capaian maksimal. Ia mendorong sinergi lintas instansi, termasuk dengan Samsat, untuk mengurai persoalan teknis maupun struktural yang selama ini menghambat capaian PAD.
“Jika dikelola dengan sistem yang baik, dan diawasi ketat, kontribusi PAD bisa melampaui target,” tegasnya.
BPKPAD dalam sesi tersebut mengakui adanya penurunan pendapatan transfer akibat regulasi pusat. Namun, Tulus menegaskan kondisi ini tidak boleh menjadi alasan stagnasi dalam menggali sumber pendapatan baru.
“RPJMD Bupati jelas menargetkan peningkatan PAD. Maka keberanian inovasi dan pembenahan sistem pajak sangat diperlukan,” tegas Tulus.
Komisi III pun mendorong agar pengelolaan pajak dan retribusi daerah dilakukan secara berbasis teknologi dan akuntabilitas, untuk menutup celah penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
Dengan tekanan fiskal dan regulasi baru, DPRD Tuban menilai saatnya seluruh OPD melakukan terobosan, tidak hanya bertahan pada pola lama. Komitmen Komisi III akan terus diarahkan untuk mendesak realisasi kebijakan yang mampu menggali potensi daerah secara menyeluruh. (fah)
