kabartuban.com – Kasus wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menjangkit hewan ternak di Kabupaten Tuban belum berhenti. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP2P) Kabupaten Tuban menggelar rapat kerja (raker) untuk membahas jalannya penanggulangan penyakit hewan ternak berkuku belah tersebut.
DPRD Tuban melalui Komisi 2, mengundang DKP2P ke gedung komisi, mereka membahas sejauh mana kegiatan penanggulangan PMK di Tuban telah terlaksana, Rabu (05/02/2025).
Kepala DKP2P Kabupaten Tuban, Eko Julianto ketika ditemui di sela kegiatan raker menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban telah menyelesaikan 99 persen dari 7 ribu dosis vaksin yang telah diberikan badan penanggulangan PMK nasional. Dari seluruh dosis tersebut, hanya tinggal Kecamatan Palang saja yang belum terselesaikan.
“Dari total 7 ribu dosis, hanya kurang tujuh puluh lima dosis di Kecamatan Palang yang belum,” ungkap Eko.
Eko menambahkan, pihaknya akan segera menyelesaikan sisa dosis vaksin yang diberikan dan selanjutnya akan segera melakukan evaluasi dari hasil vaksin tersebut.
Dari total 266 kasus yang terlaporkan ke DKP2P Kabupaten Tuban, 199 di antaranya dinyatakan telah sembuh, 45 masih sakit, 4 paksa potong, dan 18 mati. Dari seluruh kejadian, Kecamatan Kerek menduduki jumlah tertinggi dengan total 70 kasus telah dilaporkan.
Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Tuban, Tulus Setyo Utomo setelah rapat tersebut menyampaikan hal senada dengan Kepala DKP2P. Ia juga mengapresiasi kinerja Pemkab Tuban dalam melakukan vaksinasi pada hewan ternak yang terjangkit PMK.
Pada Jumat mendatang, kata Tulus, akan ada penambahan 15 ribu dosis vaksin PMK yang didatangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
“Ada tambahan 15 ribu dosis dari Pemprov besok Jum’at,” ungkapnya.
Ditanya terkait penyebab persebaran penyakit tersebut, Ketua Komisi 3 itu mengungkapkan salah satu faktornya adalah karena hewan-hewan di Kabupaten Tuban terjangkit dari hewan luar daerah. Hal itu disebabkan karena adanya sapi yang dibeli dari luar daerah di pasar hewan.
“Kita mau menutup pasar hewan itu juga memikirkan perekonomian para penjual sapi, tapi mau dibuka, persebaran PMK masih tinggi,” ungkapnya.
Tulis mengaku belum bisa memastikan kapan pasar hewan di daerahnya akan kembali dibuka, karena menurutnya, hal ini masih membutuhkan proses evaluasi bersama dari para pihak.
“Rencana awalnya tanggal 17 besok dibuka. Namun, akan diundur tanggal 22, tapi untuk kepastiannya akan kami dapatkan bersama lagi,” imbuhnya.
Disampaikan juga oleh Ketua Komisi 3 DPRD Tuban itu, belum ada laporan hewan lain yang terjangkit kasus PMK selain sapi. Dengan ini pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap persebaran penyakit dan menjaga kebersihan kandang serta pemberian makanan yang baik untuk hewan ternak. (fah/za)