kabartuban.com – Menanggapi tingkat kehadiran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tuban yang hampir 50 persen, sejumlah pihak mempertanyakan kredibelitas KPUD Tuban yang telah melakukan sosialisasi dengan anggaran hampir 1 Milyar Rupiah. Sullamul Hadi selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) menyatakan hal itu merupakan akibat dari tidak efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tuban.
“Peran KPU selaku penyelenggara teknis harus dievaluasi. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU sangat tidak efektif untuk peningkatan kehadiran pemilih. Saya menilai semua yang dilakukan oleh KPU tidak efektif, polanya saja yang kurang tepat dan perlu ada kajian. Karena dalam proses sosialisasi yang dilakukan KPUD tidak ada penyadaran,” ungkap Sullamul Hadi saat dikonfirmasi via ponsel, Sabtu (12/12/2015).
Menurutnya, sebelum masyarakat itu diajak untuk memilih, maka harus disadarkan dulu tentang pentingnya memilih kepala daerah dan proses demokrasi di negeri ini. Setelah masyarakat sadar tentang pentingnya memilih, baru diajak untuk turut serta dalam proses demokrasi tersebut.
Selain itu, Ketua Panwaskab tersebut juga menyatakan, “Partisipasi pemilih yang hanya berkisar 50 persen tersebut juga akibat dari kebetulan, pas pada kondisi musim tanam, sehingga masyarakat lebih memilih untuk melakukan kegiatan tanam, dari pada harus datang ke KPU untuk mencoblos,” paparnya.
Sementara itu, Sullamul hadi juga menyatakan, dari aspek pelanggaran, pelaksanaan pilkada kali ini bersih dari poltik uang, dan soal pelanggaran administrasi juga tidak ada.
“Dalam pengawasan pilkada kali ini, bisa dikatakan Tuban bersih dari semua jenis pelanggaran. Peserta pemilu hari ini betul-betul taat dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, jumlah suara sah dalam Pilkada kali ini hanya 458.457, dan hal tersebut sangat jauh dibandingkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetatpkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tuban sebanyak 936.768 pemilih. Dari angka tersebut, dapat dihitung suara sah hanya pada titik 49%, dan selebihnya adalah Golongan Putih (Golput) plus suara tidak sah pada angka 51%.
Dengan hasil tersebut, sejumlah pihak mempertanyakan kredibelitas KPUD Tuban dalam kinerjanya melakukan sosialisasi Pilkada. Dengan anggaran sosialisasi hampir 1 Milyar, maka angka golput yang hampir menyentuh 50 persen tersebut membuat banyak kalangan menilai KPUD gagal dalam suksesi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tuban. (im/riz)
