kabartuban.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban, melakukan aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Selasa (24/07/2018).
Para mahasiswa ini menyoroti Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) terkhusus pada anggaran pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) sebesar Rp70,4 miliar yang dirasa njomplang dengan anggaran pengentasan kemiskinan.
“Pembahasan KUA PPAS itu untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualaitas, peningkatan pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, namun dalam realisasinya tidak berpihak sama sekali dengan kesejahteraan masyarakat atau pengentasan kemiskinan,” kata Chanif Muayad koordinator aksi, Selasa (24/7/2018).
Menurutnya, angka kemiskinan di Bumi Wali Tuban yang menempati rangking 5 di Jawa Timur, yakni mencapai 17 persen lebih dari prosentase penduduk di Kabupaten Tuban pada tahun 2017, bisa tertangani dengan dana yang sebesar itu. Semisal, kalau anggara sebesar itu diperuntukan untuk memberikan beasiswa anak yang kurang mampu dan tidak bisa masuk diperguruan tinggi sebnayak 3.00 anak sampai lulus sarjana.
Bukan itu saja, kalaupun diproyeksikan untuk rakyat miskin yang rumahnya tidak layak huni melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan tiap rumah dianggarkan Rp20 juta, dengan Rp 70 M, maka akan terbangun 3.500 unit rumah.
“Seumpama, diberikan untuk peluang pekerjaan dalam hal kemaritiman, dengan pembelian per satu perahu dengan harga Rp350 juta, maka bisa membeli 200 perahu, sedangkan dalam satu perahu mampu menampung 15 buruh, berarti bisa membuka peluang ruang pekerjaan bagi pengangguran sebanyak 3.500 orang,” tambahnya.
Senada dengan Ketua PC PMII Tuban, Habib Mustofa, dalam orasinya, pihaknya berharap kepada anggota dewan untuk bersama rakyat menolak anggaran dalam KUA PPAS 2019 yang mengarah pada alokasi pembangunan JLS, karena tidak ada pengarunhya sama sekali pada pengentasan kemisikinan. Selain Pemkab seharusnya tidak usah memaksakan diri untuk mengarahkan anggarannya ke hal itu.
“Tak usah lah dipaksakan, Jalan itu kan sudah di alokasikan di APBN, lah ngapain Pemkab ambil pusing untuk memaksakan di APBD 2019,” tambahnya.
Dalam aksinya, para mahasiswa ini ditemui sekretariat DPRD Tuban, Sri Hidajati bagian Humas, yang berjanji akan menyampaikan tuntutan dari mahasiswa kepada Ketua DPRD Tuban dan anggotanya yang sedang melakukan Reses ke masyarakat untuk jaring Aspirasi.
“Nanti akan kita sampaikan, karena hari in agenda dewan sedang reses semua,” terangnya.
Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Tuban, HM Miyadi, S. Ag, sampai berita ini ditulis, belum menjawab konfirmasi yang dikirim lewat pesan singkat oleh kabartuban.com. (Dur/Rul)
