kabartuban.com – Meski Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI soal moratorium atau pemberhentian sementara Ujian Nasional (UN) SMA/ SMK tahun ajaran 2016/2017, Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein meminta Diknas Tuban tetap melaksanakan UN..
Menurutnya, keputusan tersebut dibuat tanpa ada pertimbangan guru ahli sebelumnya. Kalaupun UN dianggap belum bisa menjadi alat standarisasi pendidikan, pihaknya meminta yang diperbaiki sistemnya, bukan mengeluarkan moratorium UN yang pada akhirnya nanti akan dikembalikan lagi.
“Pelaksanaan UN harus dibicarakan kembali, UN pada tahun ajaran 2016/2017 harus tetap dilaksanakan, UN harus dilaksanakan dangan cara baik dan jangan pula mengajari untuk bertindak tidak jujur pada siswa,” ungkapnya kepada kabartuban.com, Jum’at (16/12/2016).
Orang nomor dua di Tuban tersebut melanjutkan, dalam hal ini pihaknya akan menegaskan pada Dinas Pendidikan agar tetap melaksanakan UN dibawah pengelolaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Kalau UN dihapus, bagaimana dengan dana yang sudah dianggarkan untuk UNBK, semua guru juga sudah disiapkan untuk menghadapi UN, nantinya malah sia-sia semua,” paparnya.
Sementara itu Pemerintah Kabupaten Tuban, dalam persiapan UN, telah menganggarkan pengadaan komputer untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah senilai 3,7 Milyar.
Anggaran tersebut digunakan untuk 20 set komputer server dan 300 set komputer client, termasuk untuk perlengkapan meja dan kursi yang digunakan untuk 10 sekolah tingkat SMP yang ada di Tuban.
Adapun ke 10 sekolahan tersebut diantaranya, SMPN 6 Tuban, SMPN 5 Tuban, SMPN 7 Tuban, SMPN 1 Rebgel, SMPN 1 Semanding, SMPN 1 Plumpang, SMPN 1 Jatirogo, SMPN 1 Widang, SMPN 1 Soko dan SMPN 1 Merakurak. (har)
