kabartuban.com — Sebagai penyelenggara dan pelaksana Pemilihan Umum (Pemilu) yang bertanggung jawab atas berjalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan datang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi dengan mengambil lokasi di Pantai Cemara, Kabupaten Tuban, Selasa siang (15/10/2024).
Sosialisasi yang dilakukan dengan menggandeng Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) itu dikemas dalam dialog kepemiluan bersama masyarakat dengan dihadiri oleh Komisioner KPU Jatim, Insan Qoriawan, Akademisi Universitas Trunojoyo, Ahmad Fauzin dan Perwakilan Pemuda dari Karang Taruna Jatim, Eko Hendrianto.
Insan Qoriawan sebagai Komisioner KPU Jatim dalam sambutannya menyampaikan kewajiban KPU sebagai penyelenggara pemilihan bukan hanya dalam melaksanakan pemilihan saja, tapi juga bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi dan edukasi pemilih kepada masyarakat.
“Karena keterbatasan kami sehingga kerjasama dengan berbagai kelompok masyarakat untuk sosialisasi kami lakukan, asal bukan bekerja sama dengan partai politik,” ujar Insan.
Ia juga menyebutkan bahwa Pilkada pada tahun ini akan berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya karena akan dilaksanakan serentak di 37 Provinsi dan 529 Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.
Dikarenakan hal tersebut, KPU melakukan sosialisasi dengan menggandeng kelompok masyarakat karena ingin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada 27 November mendatang, mengingat jika tidak melakukan hal tersebut maka untuk menyentuh seluruh kalangan masyarakat akan sangat terbatas.
Disampaikan juga materi dalam acara tersebut oleh Ahmad Fauzin yang mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga tempatnya bekerja, terdapat 36% masyarakat Jatim ternyata tidak mengetahui kapan Pilkada 2024 akan dilaksanakan, sedangkan sebanyak 56% mengetahuinya dan 8% sisanya tidak menjawab.
Dalam hasil survei yang lain juga menyebutkan bahwa 50% masyarakat merasa suaranya didengar dan sisanya tidak merasa suaranya didengar dalam pemilihan. Sebanyak 58% masyarakat juga diketahui merasa hasil pemilihan berjalan belum adil dan sisanya menerima hasil pemilihan. Kemudian 55% masyarakat berminat dalam politik transaksional, bahkan 51,5% masyarakat merasa wajar dalam politik uang.
Akademisi dari Universitas Trunojoyo itu juga menyampaikan pendapatnya tentang angka partisipasi yang merupakan dari Pilkada. Apabila angka partisipasi tersebut rendah, maka diperlukan untuk melakukan evaluasi dari sistem pemilihan di Indonesia.
“Rendahnya partisipasi akan mengurangi legitimasi dan kualitas kepala daerah,” papar pria asal Lamongan itu. (za)
