kabartuban.com – Sejumlah anggota Pemuda Pancasila Cabang Tuban mendatangi Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskopumdag) Kabupaten Tuban. Kedatangan mereka bukan untuk berdemo, melainkan menggelar audiensi guna menyampaikan keprihatinan atas kondisi sejumlah pasar yang mangkrak.
Dalam pertemuan tersebut, organisasi kemasyarakatan ini tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga memberikan masukan dan saran agar pasar-pasar yang telah dibangun dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat kembali difungsikan.
Adapun pasar yang menjadi sorotan meliputi Pasar Penambangan, Pasar Kenduruan, dan Pasar Baru Tuban.
Pengurus Pemuda Pancasila cabang Tuban Musa memberikan saran agar pasar yang ada di kenduruan dan pasar Penambangan dikelola oleh Pemerintah Desa meskipun aset tersebut milik pemerintah daerah.
“Jadi asetnya tetap milik Pemkap, pengelolaannya di desa,” ucap Musa.
Pihaknya memberikan saran bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada pengelolaan pasar yang ada di kecamatan montong yang dikelola oleh Desa, pasar tersebut terbukti hidup hingga sampai saat ini dan dapat menjadi roda pekonomian bagi masyarakat setempat.
Menggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskopumdag) Kabupaten Tuban, Agus Wijaya, menyambut hangat audiensi yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila (PP) Cabang Tuban. Ia mengapresiasi kritik dan saran yang disampaikan terkait sejumlah pasar yang saat ini belum berfungsi optimal.
“Dengan audiensi ini, kami berharap bisa menemukan alternatif solusi untuk pengembangan pasar yang belum beroperasi. Kami menyadari ada banyak keterbatasan. Mungkin teman-teman dari Pemuda Pancasila bisa memberikan ide-ide bagus yang bisa kita terapkan untuk optimalisasi pengelolaan pasar,” ujar Agus.
Salah satu pasar yang disoroti adalah Pasar Kenduruan. Sebelumnya, pasar ini direncanakan akan dialihfungsikan sebagai tempat penampungan hasil panen petani. Namun, setelah menerima masukan dari Pemuda Pancasila yang mengusulkan agar pasar dikelola pemerintah desa, Agus menyatakan akan mengkaji ulang rencana tersebut.
Menurutnya, mayoritas masyarakat di wilayah Kenduruan berprofesi sebagai petani. Sayangnya, banyak hasil pertanian yang belum tertampung secara layak dan langsung dijual ke tengkulak, sehingga keuntungan petani menjadi minim. Oleh karena itu, rencana awal pengalihan fungsi pasar menjadi tempat penampungan hasil pertanian dinilai sebagai salah satu solusi.
Namun demikian, Agus mempertimbangkan masukan dari Pemuda Pancasila yang menilai bahwa jika pasar tetap dialihfungsikan menjadi gudang hasil pertanian, bangunan tersebut berisiko kembali mangkrak. Pasalnya, bentuk fisik bangunan sudah menyerupai pasar, bukan gudang, dan tidak dilengkapi fasilitas seperti alat pengering.
“Kami tidak ingin mengambil kebijakan yang keliru dan justru menjadi trauma bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat takut kepada kami karena kebijakannya tidak tepat. Itu yang ingin kami hindari. Karena itu, masukan dari Pemuda Pancasila akan kami kaji dan dalami lebih lanjut,” pungkasnya. (fah)
