kabartuban.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban resmi menghapuskan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM ) yang digunakan warga untuk mendapatkan fasilitas pelayanan publik dan biayanya ditanggung Pemkab. Program ini kemudian diganti dengan pemberlakuak Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang preminya juga ditanggung oleh pemerintah.
Sayangnya, peghapusan SKTM ini rupanya menuai protes dari kalangan mahasiswa yang akhirnya melakukan aksi demonstrasi karena kebijakan tersebut dinilai nantinya akan menyusahkan masyarakat kecil.
“Terkait dengan kebijakan tidak memberlakukan SKTM, maka harapan kami KIS sebagai pengganti harus tepat sasaran dan merata,” kata Wakil Ketua Komisi C Dewan Perakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban Tri Astuti (20/01).
Astuti juga berharap, setelah SKTM tidak diberlakukan, seluruh masyarakat miskin yang berhak mendapatkan KIS itu mendaatkan pelayanan yang layak, serta tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.
“Dan tentunya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat tetap harus ditingkatkan. Agar tidak salah sasaran, pemerintah desa juga perlu berkordinasi dengan pihak terkait agar terdaftar sebagai penerima KIS ini,” jelas Politisi Partai Gerindra itu.
Lebih lanjut menurut Astuti, KIS memang belum terdistribusi selurunya, dicontohkan Kecamatan Rengel dari sekitar 7 ribu kartu, baru sekitat 5 ribu yang diterimakan. Hal ini disebabkan perubahan data yang terkadang belum tercatat, misalkan pindah domisili dan sebagainya.
“Permasalahan data itu memang banyak terjadi, meninggal, tidak miskin lagi atau mendadak miskin sehingga perlu updating data minimal 2 tahun sekali,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Tuban, dr.H.Saiful Hadi mengungkapkan, penghapusan SKTM sejatinya adalah untuk meringankan beban masyarakat. Kurang tepat jika masyarakat keberatan dengan penghapusan SKTM, karena program tersbeut diganti dengan program yang jauh lebih baik dari program SKTM.
“SKTM hanya untuk satu kali, dan hanya warga yang sakit, sementara KIS pemerintah memberikan jaminan kepada satu keluarga, “ terangnya.
Memang diakui saiful program ini sedang berjalan, sehingga ada yang sudah menerima kartu dan belum, dan itu diasumsikan tidak merata dan tidak tepat sasaran.
“Bukan tidak merata dan tepat sasaran, ini memang belum seluruhnya terdistribusikan karena kita datanya juga masih kita falidasi,” pungkas Kadis Kesehatan Pemkab Tuban ini. (Luk)
