kabartuban.com –Pada momen Hari Gizi Nasional (HGN) 2018, yang jatuh pada hari ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban menyebutkan gizi buruk di wilayahnya mengalami penurunan. Jika pada sebelumnya tercatat 570 kasus, untuk tahun 2017 turun sebanyak 480 kasus.
“Penurunan gizi buruk hampir merata di setiap seluruh Kecamatan di Tuban,” ujar Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, Endah Nurul Komariah kepada Kabartuban.com, Kamis (25/1/2018).
Pihaknya mengatakan kasus terakhir yang ditangani oleh Dinkes terdapat di tiga Kecamatan yakni Bancar, Rengel dan Soko. Untuk tahun ini juga mencapai target dari rencana strategis yakni 0,84.
“Bancar Rengel Soko ada, tidak terpusat pada 1 Kecamatan, jadi merata, ” tambahnya.
Gizi buruk, menurutnya bukan hanya terjadi karena faktor ekonomi, namun bisa disebabkan kurangnya pendidikan dan perhatian orang tua terhadap pemenuhan gizi anak.
Hal itu, tambahnya diikuti dengan pola makan yang tidak seimbang pada orang tua ketika hamil, karena pemenuhan gizi dimulai ketika anak berada di dalam kandungan.
Ia juga menyebutkan untuk mengantisipasi kasus gizi buruk, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, di antaranya melakukan survey status gizi dengan penimbangan balita dan pemberian makanan tambahan dan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI),
“Kemudian melakukan pelayanan rutin melalui pos pelayanan terpadu (posyandu) yang berada di masing-masing Desa dan Kecamatan yang berada di Tuban ,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan pemantauan terhadap balita di masing-masing wilayah dan melaksanakan Program gizi terpadu dengan Program upaya kesehatan sekolah.
Terpisah wakil ketua Komisi C, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Tri Astutik mengatakan peran orang tua sangat penting dalam tumbuh kembang anak, dan pengetahuan tentang kesehatan juga sangat di butuhkan.
Disamping orangtua, peran aktif Dinas Kesehatan melalui kader-kader yang tersebar di desa dan tenaga kesehatan dalam memberikan penyuluhan tentang kesehatan.
Angka gizi buruk di Tuban masih cukup tinggi, walau tahun ini ada penurunan pada tahun 2016 prevalensi gizi buruk 0,84%, di 2017 turun 0,80% (570 kasus).
“Tahun ini kita anggarkan 1 Miliar untuk pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dan balita gizi buruk,” sambung Astutik.
Target 2019 semua Puskesmas harus sudah terakreditasi, karena sesuai dengan Permenkes No 46 tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas, untuk menuju hal tersebut Puskesmas diharapkan juga bisa ikut memantau pertumbuhan anak dan balita.
“Penilaian dalam akreditasi dan menjadi standart oprasional prosedure,” papar politisi perempuan ini.
Menurutnya, anak dengan gizi buruk memiliki IQ yang lebih rendah dari anak lain, sehingga dalam proses belajar juga akan terhambat yang berakibat produktifitas rendah, pada akhirnya menghasilkan kwalitas SDM yang renda.
“Untuk itu kami berharap pemerintah daerah lebih memperhatikan lagi tentang penanganan gizi buruk ini,” harapnya. (Dur)
