Mendikbud Melarang Nonton Film G30S/PKI, Kadiknas Memperbolehkan

1110
Film G 30S/PKI (Ilustrasi)

kabartuban.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhajir Effendy melarang siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat nonton film penghianatan G30S/PKI. Film garapan sutradara Arifin C. Noer itu dinilai bukan konsumsi anak-anak.

“SD tidak boleh, SMP juga enggak boleh,” ujarnya usai menghadiri rapat senat terbuka penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Megawati Soekarnoputri di Auditorium Universitas Negeri Padang, Rabu 27 September 2017 di kutip pada media tempo.co.

Katanya, banyak adegan dalam film tersebut yang tidak layak disaksikan anak-anak. Di antaranya adanya muatan sadis dalam beberapa adegan. Menurutnya, film tersebut hanya untuk orang dewasa. Misalnya, ia menyebut bisa berlaku untuk siswa Sekolah Menengah Atas.

“Kan ada standarnya, sensor film. Itu ada keterangan bahwa film itu hanya bisa ditonton untuk dewasa. Dulu saja televisi menayangkan setelah pukul 10 malam,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuba, Sutrisno keteika di konfirmasi memperbolehkan siswa untuk menonton film G30S/PKI, karena baginya,  yang terpenting pendampingan orang tua, selama memberika penjelasan secara tepat dan benar, dan unsur pendidikan menonjol.

“Iya boleh saja menontonnya. Tapi harus didampingi orang tuanya,” ujar Sutrisno kepada kabartuban.com saat dihubungi lewat telpon, Kamis (28/9/2017).

Pihaknya juga mengaku, selama ini belum pernah menerima larangan secara tertulis terhadap pelarangan bagi siswa setingkat SD dan SMP untuk tidak menontonnya.

“Yang terpenting proses  pembelajaran pendidikan karakternya melekat,” imbuh mantan Kepala Sekolah SMA N 1 Tuban ini.

Selain itu, ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tuban, H. Sutrisno Rahmad menyayangkan sikap dari Mendikbud yang melarang Siswa SD dan SMP menoton film itu, karena menerutnya Peristiwa G30S/PKI adalah bagian dari fakta sejarah yang harus diketahui bagi generasi penerus Bangsa Indonesia.

“Kenapa musti di larang-larang ?, Justru sebaliknya  seharusnya malah dianjurkan, supaya generasi ini tahu sejarah, dan di dampingi dengan orang tua tentunya,” tambah lulusan Doktoral Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel Surabaya ini. (Dur)

/