kabartuban.com-Diberlakukannya Kartu Indonesia Sehat Daerah (KISD), Dinas Kesehatan diminta segera merapatkan diri untuk melakuan konsolidasi dengan pihak terkait, utamanya dalam pendistribusian kartu jaminan kesehatan, sehinga program tersebut bisa tepat saaran.
Program KISD tersebut mulai diperlakukan pasca diberhentikannya Program Layanan Surat Pengantar Miskin (SPM) dan ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu dan belum tercover JKN KIS dari pemerintah Pusat.
Program yang dianggrakan oleh Pemkab senilai Rp2 miliar tersebut ditujukan untuk warga kurang mampu dengan premi yang dibayar setiap individu Rp25.000, dan saat ini kuota peserta sebanyak 7.246, dan telah terealisasi sebesar 5.120
Sekretaris Daerah (Sekda), Budi Wiyana menyatakan, melalui program jangka menengah, maupuan program tahunan, program kesehatan menjadi prioritas utama untuk Pemerintah Kabupaten Tuban. Dinkes harus melakukan pemantauan karena selaku ujung tombak dalam melayani masyarakat dibidang kesehatan
“Kita berupaya agar semua lini bisa tercover oleh jaminan kesehatan. Semua warga miskin yang tidak tercover KIS biosa ditangani sehingga tidak timbul masalah kesehatan di tengah masyarakat,” ungkap Sekda Tuban, Budi Wiyani kepada kabartuban.com, Selasa (7/2/2017).
Masih terang Budi, selam ini jumlah dan realisasi menjadi persoalan, untuk itu pihaknya meminta agar dinas Sosial juga membantu BPJS Kesehatan dalam memverivikasi data, kemudian dilakukan evaluasi dan disampaikan ke pihak Pemkab.
“Agar angarannya tepat sasaran kita harus lebih selektif, sehingga tidak ada lagi yang tercecer masalah kesehatan, kami minta camat maupun kepala desa bisa membantu dilapangan,” tuturnya.
Sementara itu, warga penerima KISD, Purwito, warga asal Kelurahan doromukti, Kecamatan Tuban mengaku senang mendapat kartu KISD, dengan adannya program tersebut ia merasa terbantu dalam pelayanan kesehatan.
“Senang, karena KISD ini bisa untuk satu keluarga, jadi bisa membantu meringankan beban masyarakat miskin seperti kita,” tutupnya. (har)
