kabartuban.com – Sulitnya mendapatkan pupuk masih dirasakan petani di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Tuban. Salah satunya di Kecamatan Kerek, warga di desa Padasan Kecamatan ini, mengaku masih sulit mendapatkan pupuk dan harus mencari hingga luar Kecamatan untuk mendapatkan bahan penyubur tanah itu, Selasa (21/11/2017).
Seperti yang disampikan oleh Andri David, petani Warga Desa Padasan, Kecamatan Kerek, sebagian petani di desanya masih kesulitan mendapatkan pupuk, padahal sangat dibutuhkan saat ini, untuk memupuk tanaman jagung atau lainya yang ditanam beberapa waktu lalu saat memasuki musim penghujan.
“Kurang mas petani disini dan tetangga beli pupuk sampai Merakurak (Kecamatan lain),” kata David (21/11/2017).
Sulitnya mendapatkan pupuk ini diakui David cukup menyulitkan petani. Tidak hanya itu, mereka khawarir, jika pupuk telambat didapatkan, kualitas tanaman jagung tidak dapat tumbuh maksimal, dan berpotensi produktifitasnya menurun nantinya.
Para petani juga mempertanyakan program kartu tani yang belum berlaku. Mestinya jika petani yang terdata sudah memegang kartu tani, mereka akan lebih mudah mendapatkan pupuk, dan akan mengurangi potensi penyalaghunaan pupuk atau pupuk yang tidak tepat sasaran.
“Program kartu tani yo belum berlaku kok, padahal itu dapat memudahkan petani mendapatkan pupuk, penting juga pemegang kartu tani benar-benar warga yang tepat,” Imbuh David.
Ia berharap, pemerintah dan petugas berwenang proaktif, dalam melakukan pengawasan maupun pendistribusian pupuk, agar tidak ada keterlabatan utamanya di tigkat petani.
“Mohon tidak dipersulit, pendistribusian pupuk dari hulu sampai hilir mohon di awasi,” harap David.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi B DPRD Tuban, lagi-lagi mengingatkan kepada pemerintah, dalam hal ini Dinas Pertanian maupun instansi terkait, agar lebih jeli dan intensif melakuan pengawasan dan koordinasi soal pupuk.
“Kami akan koordinasi dengan dinas terkait kalau ada kekurangan pupuk diwilayah tertentu, jika perlu akan kami ajak sidak,” kata Karjo.
Katjo juga mengatakan, persoalan pupuk yang kerap muncul ada pada wilayah-wilayah tertentu yang terdapat penggarap lahan perhutani (Pesanggem). Mestinya wiayah dibawah naungan perhutani tersebut tidak teralokasikan pupuk, namun dilapangan tetap ikut menyerap stok pupuk yang ada.
“Persoalan kadang di wilayah di bawah naungan Perhutani, para petani atau pesangem tidak dapat alokasi pupuk subsidi, tapi ini menjadi dilema karena mereka juga warga tuban yang harus diperhatikan. Termasuk pengawasan pupuk oleh Dinas terkait harus dioptimalisasikan,” tegas Karjo. (Luk)
